LAMONGAN,BANGSAONLINE.com - Aliansi Alam Bersatu yang terdiri atas unsur masyarakat, mahasiswa, wali murid, pelaku UMKM, pedagang kantin sekolah, serta pemerhati pendidikan dan kesehatan anak menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan melalui sistem Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur terpusat.
Mereka menilai penerapan sistem dapur terpusat memunculkan berbagai persoalan.
Mulai dari menurunnya aktivitas kantin sekolah, berkurangnya peran pelaku UMKM di lingkungan pendidikan, distribusi makanan yang dinilai kurang efisien, hingga minimnya keterlibatan orang tua siswa.
"Dapur terpusat dinilai matikan kantin sekolah, singkirkan UMKM, rawan monopoli, distribusi tak efisien," ungkap Miftah Zaeni, S.Pd., Presiden Aliansi Alam Bersatu, dalam orasinya di depan Gedung Pemkab Lamongan.
Dalam aksi tersebut, Miftah meminta pemerintah menutup sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem SPPG atau dapur MBG terpusat.
Ia juga mendorong agar kantin sekolah diberi peran utama dalam penyediaan makanan bergizi, melibatkan orang tua siswa, menolak korporatisasi program MBG, serta mengedepankan pemberdayaan UMKM lokal disertai transparansi anggaran dan pengawasan publik.
"Berikan peran utama kepada kantin sekolah. Libatkan orang tua dalam penyediaan MBG. Tolak koorporatisasi Program MBG terpusat. Utamakan pemberdayaan UMKM lokal serta transparansi anggaran dan pengawasan Publik," bebernya.
Miftah juga mendesak pemerintah membuka seluruh data terkait anggaran Program MBG, mekanisme penunjukan pelaksana, kontrak pengadaan, hingga pelaksanaan audit publik secara berkala.
"Program yang menggunakan uang rakyat wajib diawasi rakyat. Kami mendukung pemenuhan gizi anak Indonesia. Namun kami menolak sistem mematikan usaha rakyat, menghilangkan peran sekolah dan keluarga serta membuka ruang pemborosan dan monopoli," pintanya, Selasa (7/7/2026).
Selain itu, ia kembali menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPPG di Kabupaten Lamongan.
"Jadikan kantin sekolah pelaksana utama, libatkan orang tua via subsidi/kupon, tolak korporatisasi, utamakan UMKM lokal, buka data anggaran dan audit publik," desaknya.
Menurut Miftah, tujuan Program MBG untuk memenuhi kebutuhan gizi anak patut didukung. Namun, pelaksanaannya perlu dievaluasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat.
"MBG harus berpihak rakyat kecil, bukan proyek elite. Uang negara harus berputar di masyarakat," tegas Miftah, koordinator aksi.
Usai menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa di depan Gedung Pemkab Lamongan, perwakilan massa diterima oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menyampaikan tuntutan mereka. (van)
