Gaji DPRD di Texas Hanya Rp 10 Juta, Tanpa Uang Sidang

Gaji DPRD di Texas Hanya Rp 10 Juta, Tanpa Uang Sidang Dahlan Iskan. foto: dok pribadi

SURABAYA, BANGSAONLINE.com Wartawan terkemuka Dahlan Iskan hari ini, Rabu 14 Juli 2021, menyajikan dua tulisan sekaligus. Namun mantan menteri BUMN itu juga menyampaikan pesan bahwa dua tulisan itu sangat lokal.

"Saya rela kalau dua tulisan Disway hari ini tidak banyak dibaca. Dua-duanya memang terlalu lokal: lokal Surabaya dan lokal . Untuk apa dibaca?" tulis Dahlan Iskan.

Pembaca justru penasaran? Silakan baca di HARIAN BANGSA dan BANGSAONLINE.com pagi ini, 14 Juni 2021. Selamat membaca:

SEJUMLAH anggota DPRD mencarter dua pesawat: mereka terbang ke Washington DC. Senin lalu. Mereka pergi bukan untuk rekreasi. Mereka sengaja pergi agar sidang pleno DPRD tidak mencapai kuorum.

DPRD-nya dikuasai Partai Republik. Gubernur Greg Abbott juga dari Partai Republik. Sang gubernur minta agar DPRD melakukan sidang khusus: untuk mengesahkan amandemen aturan pemungutan suara Pemilu di . Pemilu apa saja, termasuk Pilgub.

Kekalahan Presiden Donald Trump di Pemilu lalu dianggap akibat sistem pemungutan suara yang sangat longgar. Di semua negara bagian. Aturan itu dianggap punya celah untuk dimainkan.

memang sangat mengkhawatirkan masa depan mereka. Trump memang masih menang di , tapi selisihnya, dengan Joe Biden, tinggal 6 persen. Padahal sebelumnya selisih 16 persen –8 tahun lalu.

Di seorang gubernur memang punya hak minta DPRD untuk bersidang secara khusus. Yakni untuk membahas Perda usulan gubernur.

Di juga beda: wakil gubernurnya dipilih langsung oleh rakyat di Pilkada yang berbeda waktu.

Abbott memang terus berjuang agar Republik dan kulit putih terus mendominasi . Ia anti Biden sampai ubun-ubun. Ketika Biden memutuskan membatalkan pembangunan tembok perbatasan, Abbott bikin sensasi sendiri: akan tetap membangun tembok itu atas biaya sendiri. Abbott juga akan maju lagi di Pilgub tahun depan untuk kali yang ketiga.

Abbott minta DPRD bersidang lagi secara khusus. Abbott mengajukan rancangan aturan perubahan pemungutan suara.

Intinya:

1. Surat suara yang dikirim lewat pos harus diatur lebih tertib. Jauh-jauh hari, yang berniat kirim surat suara lewat pos, harus mendaftar khusus. Harus menyertakan identitas. Baru mendapat surat suara –yang dikirim via pos ke alamatnya.

2. Pemungutan suara tidak boleh 24 jam. Harus pada jam tertentu.

3. Petugas Pemilu harus diberi sanksi kriminal dan denda yang lebih berat kalau melakukan pelanggaran.

4. Harus lebih banyak lagi yang diizinkan menjadi pengamat di tempat penghitungan suara.

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO