Makelar Tanah Transaksi Harga Murah, Madura Tak Masuk Pembangunan Strategis Nasional

Makelar Tanah Transaksi Harga Murah, Madura Tak Masuk Pembangunan Strategis Nasional Syafiuddin. foto: ist.

BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Anggota komisi V DPR RI, H. Syafiuddin, mengungkapkan bahwa Pulau terhitung sejak tahun 2019-2021 tidak ada pembangunan strategis nasional. Bahkan, menurut Syafiuddin, tidak masuk dalam penyusunan kebijakan teknis dan rancangan pembangun infrastruktur dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Hal itu disampaikan Syaifuddin kepada BANGSAONLINE.com, Selasa (31/8/2021).

Menurut dia, masalah tersebut sempat ia sampaikan secara khusus kepada Dirjen PUPR Mohammad Zainal Fatah yang berasal dari Pamekasan Madura, mengingat Pulau tidak masuk dalam rencana strategis (Renstra) pembangunan nasional saat RDP dengan Eselon I di Gedung Komisi V DPR RI, Senin (30/8/2021) kemarin,

Syafiuddin meminta kepada Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) agar dalam penyusunan kebijakan teknis dan rencana program pembangunan infrastruktur PUPR memasukkan Pulau, apalagi Sekjen berasal dari.

"Pak Sekjen tretan debbi' (Saudara sendiri), mumpung ada pak Sekjen juga, saya sampaikan aspirasi masyarakat," tegasnya.

Ia menjelaskan, sejak dia dilantik menjadi anggota DPR RI 2019 lalu, di APBN tahun 2019-2021 tidak pernah ada kebijakan pembangunan strategis nasional untuk.

Bahkan, Ba Syafi - sapaan akrbanya- sempat bertanya kenapa Pulau tidak masuk dalam rancangan strategis nasional kepada Dirjen .

Ia meminta secara khusus kepada BPIW agar dapat memasukkan Pulau dalan Renstra Nasional di tahun 2022. "Saya minta sebagai anggota komisi V DPR RI, saya punya hak konstitusi, dan mendorong BPIW untuk memasukkan nama dalam rencana strategis," jelasnya

Simak berita selengkapnya ...

Lihat juga video 'Minta Pesawat yang Bisa Mendarat di Matahari':