Syafiuddin. foto: ist.
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Anggota komisi V DPR RI, H. Syafiuddin, mengungkapkan bahwa Pulau Madura terhitung sejak tahun 2019-2021 tidak ada pembangunan strategis nasional. Bahkan, menurut Syafiuddin, Madura tidak masuk dalam penyusunan kebijakan teknis dan rancangan pembangun infrastruktur dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Hal itu disampaikan Syaifuddin kepada BANGSAONLINE.com, Selasa (31/8/2021).
Menurut dia, masalah tersebut sempat ia sampaikan secara khusus kepada Dirjen PUPR Mohammad Zainal Fatah yang berasal dari Pamekasan Madura, mengingat Pulau Madura tidak masuk dalam rencana strategis (Renstra) pembangunan nasional saat RDP dengan Eselon I Kementerian PUPR di Gedung Komisi V DPR RI, Senin (30/8/2021) kemarin,
Syafiuddin meminta kepada Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) agar dalam penyusunan kebijakan teknis dan rencana program pembangunan infrastruktur PUPR memasukkan Pulau Madura, apalagi Sekjen Kementerian PUPR berasal dari Madura.
"Pak Sekjen tretan debbi' (Saudara sendiri), mumpung ada pak Sekjen juga, saya sampaikan aspirasi masyarakat Madura," tegasnya.
Ia menjelaskan, sejak dia dilantik menjadi anggota DPR RI 2019 lalu, di APBN tahun 2019-2021 tidak pernah ada kebijakan pembangunan strategis nasional untuk Madura.
Bahkan, Ba Syafi - sapaan akrbanya- sempat bertanya kenapa Pulau Madura tidak masuk dalam rancangan strategis nasional kepada Dirjen Kementerian PUPR.
Ia meminta secara khusus kepada BPIW agar dapat memasukkan Pulau Madura dalan Renstra Nasional di tahun 2022. "Saya minta sebagai anggota komisi V DPR RI, saya punya hak konstitusi, dan mendorong BPIW Kementerian PUPR untuk memasukkan nama Madura dalam rencana strategis," jelasnya
