Syafiuddin. foto: ist.
"Pak Sekjen tretan debbi' (Saudara sendiri), mumpung ada pak Sekjen juga, saya sampaikan aspirasi masyarakat Madura," tegasnya.
Ia menjelaskan, sejak dia dilantik menjadi anggota DPR RI 2019 lalu, di APBN tahun 2019-2021 tidak pernah ada kebijakan pembangunan strategis nasional untuk Madura.
Bahkan, Ba Syafi - sapaan akrbanya- sempat bertanya kenapa Pulau Madura tidak masuk dalam rancangan strategis nasional kepada Dirjen Kementerian PUPR.
Ia meminta secara khusus kepada BPIW agar dapat memasukkan Pulau Madura dalan Renstra Nasional di tahun 2022. "Saya minta sebagai anggota komisi V DPR RI, saya punya hak konstitusi, dan mendorong BPIW Kementerian PUPR untuk memasukkan nama Madura dalam rencana strategis," jelasnya
