Makelar Tanah Transaksi Harga Murah, Madura Tak Masuk Pembangunan Strategis Nasional

Kata Syafiuddin, jangan sampai Pemerintah Pusat hanya membebankan kepada APBD, karena APBD empat kabupaten di Madura sangat kecil sekali.

Ia juga menjelaskan, perekonomian Madura saat ini sangat timpang di bandingkan dengan 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Apalagi dengan perekonomian pusat.

Ba Syafi mengusulkan kepada BPIW yang diberi mandat agar Madura dapat dimasukkan dalam perencanan kebijakan program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam rangka mendongkrak perekonomian Madura.

Menurut Ba Syafi, peraturannya sudah ada, melalui Perpres 80/2019. “Tinggal good wil dari pembantu Presiden saja, karena dalam regulasi tersebut pembangun dan percepatan ekonomi Madura termaktub di Perpres 80 tahun 2019, seperti pembangunan pelabuhan Bolu Pandan," katanya.

Ia mempertanyakan Perpres No 80/2019 yang sudah satu tahun lebih, namun belum ada implementasinya. Bahkan berbanding terbalik dengan para makelar, broker tanah, sudah mulai masuk.

"Pialang tanah sudah melakukan transaksi tanah dengan harga murah. Oleh karena itu, saya minta kepada para pembantu Presiden lebih sensitif melihat kondisi di bawah. Sebagai anggota DPR RI saya punya hak untuk di akomodir aspirasinya," katanya.

Lasarus, Ketua Komisi V DPR RI yang memimpin sidang juga minta Dirjen PUPR memberikan perhatian khusus terhadap Madura. Mengingat, BPWS sudah dibubarkan. Ia minta Rahmat Arif Dienaputra (Kepala Badan Pengembangan Infrstruktur Wilayah) agar perencanaan untuk Madura dimunculkan.

"Ini agak berat bahasanya Syafiuddin. Kalau dari Madura sudah ngomong seperti ini berat urusannya, mesti diperhatikan, mana BPWS dibubarkan lagi, minta pak Rahmat Arif Madura dimunculkan, Madura kasih harapan," katanya. (uzi)