Dampak Pandemi Covid-19, BPS Tuban: Pertumbuhan Ekonomi hingga Pertengahan Tahun Turun 5,85 Persen

Dampak Pandemi Covid-19, BPS Tuban: Pertumbuhan Ekonomi hingga Pertengahan Tahun Turun 5,85 Persen Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tuban, Eko Mardiana.

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Pandemi Covid-19 di Kabupaten membawa dampak bagi masyarakat, utamanya pada sektor ekonomi makro. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten , Eko Mardiana, Kamis (2/9/2021).

Eko Mardiana menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten hingga pertengahan tahun mengalami penurunan sebesar 5,85 persen. Angka tersebut berbanding terbalik bila dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami kenaikan sebesar 5,14 persen.

Baca Juga: Rektor IIKNU Tuban Pastikan Kesiapan Lulusan Profesi Bidan dan Ners

Kondisi tersebut disebabkan karena sektor industri dan pengolahan yang menjadi penyumbang terbesar PDRB Kabupaten mengalami penurunan yang cukup dalam.

“Apabila mengabaikan sektor industri dan pengolahan, pertumbuhan ekonomi hanya turun kurang lebih 2 persen,” ungkap Eko Mardiana.

Ia mengatakan, pandemi Covid-19 sangat memukul sisi rumah tangga. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penduduk miskin dari 14,58 persen di tahun 2019 menjadi 15,91 persen pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena terjadinya PHK dan pembatasan operasional beberapa aspek penggerak ekonomi.

Baca Juga: BPKPAD Tuban Serahkan Insentif Prestasi Pemungut PBB-P2 untuk Kecamatan Hingga Desa Tercepat

Sebagai bentuk kompensasi, pemerintah mengeluarkan sejumlah bantuan, di antaranya bansos, bantuan tunai, subsidi listrik, bantuan untuk UMKM, maupun relaksasi perbankan.

Lanjut Mardiana, pertumbuhan ekonomi yang minus juga menyebabkan terjadinya inflasi. Tercatat pada bulan Juli 2021 terjadi inflasi sebesar 1,49 persen year on year.

"Tinggi rendahnya inflasi disebabkan dua faktor utama, yaitu keberhasilan Pemkab dalam mengendalikan inflasi dan kemampuan atau daya beli masyarakat," ujarnya.

Baca Juga: Warga Enggan Dievakuasi, Dandim Tuban Siagakan Prajurit TNI Bantu Warga Terdampak Banjir

Untuk itu, pihaknya berharap Pemkab dapat bergerak cepat dan tepat dalam upaya menekan lndeks Harga Konsumen (IHG) dan level harga di masyarakat Kabupaten yang tergolong lebih tinggi dibandingkan daerah sekitar.

Indeks per kapita mencapai 371 ribu per kapita per orang per bulan. Salah satu dampaknya adalah garis kemiskinan lebih tinggi dibanding wilayah Lamongan dan Bojonegoro.

"Sebagai contoh untuk membeli satu porsi menu makanan yang sama, di wilayah Kabupaten akan lebih mahal dibandingkan wilayah sekitar. Hal tersebut disebabkan karena arus permintaan dan penawaran yang tergolong tinggi," jelasnya.

Baca Juga: BPKPAD Tuban Gelar Gebyar Pajak Daerah

Menyikapi hal tersebut, Bupati Aditya Halindra Faridzky menginstruksikan kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten untuk segera menyusun langkah dan menetapkan kebijakan jangka pendek, menengah dan panjang. Tujuannya, menekan dan mengendalikan inflasi.

"TPID akan melakukan operasi pasar untuk memastikan kondisi harga pada rentang yang normal. Di samping itu, akan disusun kebijakan yang mengatur keluar masuknya barang di wilayah . Dengan tujuan, inflasi terkendali sehingga dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat," ujar bupati muda ini. (gun/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'Perahu Penyeberangan Tenggelam di Bengawan Solo, Belasan Warga Dilaporkan Hilang':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO