Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar (empat dari kiri), dan Dirjen Perumahan Kementerian PUPR RI Khalawi Abdul Hamid (lima dari kiri) bersama jajarannya saat sidak RTLH. foto: ist.
Kota Kediri adalah salah satu dari delapan kota yang masuk dalam program penanganan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).
“Seperti contoh ini ada lahan yang sudah bebas. Kita buat menjadi arena wisata atau tempat mereka berjualan sehingga menjadi arena produktif yang baru, salah satunya di Semampir. Ini adalah penanganan kumuh skala kawasan. Harapannya secara multiyears bisa dientaskan kumuhnya,” jelasnya.
Ia mengapresiasi Wali Kota Kediri yang proaktif dengan menyiapkan beberapa lahan yang bisa ditata oleh tim integrasi dari program pengentasan kumuh.
“Ke depan akan langsung action. Dalam waktu dekat dari Pak Wali, Kepala Barenlitbang, Kepala Dinas PU, Perkim, dan dinas terkait akan membuat usulan ini akan dibuat seperti apa. Kemudian kami dengan tim dari pusat di PUPR nanti akan ketemu,” ujarnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasubdit Permukiman Wilayah III Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya, Kasubdit Keterpaduan Penyelenggaraan Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Jawa Timur, serta Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV. (uji/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
