Suasana rapat koordinasi monitoring dan evaluasi capaian Monitoring Centre of Prevention (MCP) di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Balai Kota Kediri. Foto: Ist
KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Sebagai upaya pemberantasan korupsi terintegrasi di Jawa Timur, KPK menggelar giat rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi capaian Monitoring Centre of Prevention (MCP) di berbagai daerah, salah satunya di Kota Kediri. Inspektur Daerah Kota Kediri, Wahyu Kusuma Wardani, didampingi perwakilan OPD terkait mengikuti agenda tersebut secara virtual.
Kegiatan ini merupakan pencegahan dini pada tindak korupsi yang ada di daerah. Terdapat 8 area intervensi pada MCP, yaitu Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Manajemen ASN, Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Manajemen Aset Daerah.
"Dari 8 area intervensi ini melibatkan beberapa OPD yang harus mencukupi beberapa item penilaian," kata Wahyu di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Balai Kota Kediri, Kamis (4/11).
Menurut dia, dengan mengoptimalkan setiap area intervensi akan menunjukkan kesiapan suatu daerah dalam mencegah korupsi sejak dini. Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri, kata Wahyu, akan berupaya sebaik mungkin untuk dapat memaksimalkan setiap area intervensi.
"Semakin tinggi nilai MCP yang diperoleh suatu daerah, maka akan semakin siap dalam mencegah tindak pidana korupsi," tuturnya.
Akhir tahun ini ditargetkan Kota Kediri mampu mencapai MCP setidaknya 80 persen. Ia berharap, Pemkot Kediri dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi.
"Penting mencegah celah-celah yang bisa memicu tindak korupsi. Dengan memaksimalkan MCP, kami berharap dapat mencegah tindak pidana korupsi di Kota Kediri," kata Wahyu.
Agenda tersebut juga dihadiri oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Un Achmad Nurdin; Kepala Bagian Organisasi, Sugiartik; Kepala BPPKAD Kota Kediri, Sugeng Wahyu Purba Kelana, dan beberapa OPD terkait. (uji/mar)
