Dahlan Iskan
Sejak reformasi, jabatan Panglima TNI memang digilir: TNI-AD, TNI-AU, TNI-AL. Tapi itu hanya tradisi baru. Yang tidak diformalkan dalam peraturan atau UU. Tentu tidak mungkin juga diformalkan. Yang berarti akan membatasi hak prerogatif presiden.
Presiden Jokowi sebelumnya juga pernah menggunakan hak prerogatif yang tidak sesuai tradisi bergilir. Yakni ketika Jenderal Moeldoko digantikan oleh Jenderal Gatot Nurmantyo.
BACA JUGA:Presiden Prabowo Janjikan Bintang Mahaputera untuk Kapolri dan Panglima TNI, ini Alasannya
Sama-sama dari angkatan darat.
Berarti, sejak reformasi, TNI-AL sudah dua kali menjadi Panglima TNI (Laksamana Widodo AS dan Laksamana Agus Suhartono. Bahkan Panglima TNI pertama setelah reformasi adalah TNI-AL.
