Kodrat Sunyoto, Anggota Komisi E DPRD Jatim.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 di seluruh wilayah di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa dan Bali pada libur akhir tahun, dinilai akan memberikan dampak penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.
Berdasarkan Laporan BPS Jatim, bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur terjadi kenaikan sebesar 3,03 persen pada triwulan ke-3 Tahun 2021. Jawa Timur menjadi penyumbang pertumbuhan perekonomian terbesar di Pulau Jawa pada periode tiga bulan ketiga di tahun 2021.
Baca Juga: Oknum Anggota DPRD Jatim Warga Sampang Diduga Aniaya Istri Siri yang Berprofesi DJ
Hal itu direspons Anggota Komisi E DPRD Jatim, Kodrat Sunyoto. Menurut dia, penerapan PPKM level 1 dan level 2 pada sebagian besar daerah di Jatim mampu menunjukkan tren positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Jika Pemerintah Pusat menerapkan PPKM Level 3 pada semua daerah di Pulau Jawa dan Bali mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022, hal ini tentunya akan berdampak pada penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi di Jatim dan peningkatan masyarakat miskin serta penurunan kegiatan usaha masyarakat," kata Kodrat, Senin (22/11/2021).
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim ini pun memiliki pendapat lain guna mencegah penyebaran Covid-19 selama libur panjang Natal tanggal 25-26 Desember 2021 dan tahun baru 2022 (Nataru).
Baca Juga: Pj. Gubernur Adhy Optimis Sinergi Eksekutif-Legislatif Wujudkan Jatim Lebih Maju dan Sejahtera
"Pemerintah Pusat bersama dengan pemerintah daerah haruslah memperketat penerapan Level PPKM pada semua sektor, baik sektor non-esensial, supermarket dan apotek, hotel, pusat perbelanjaan atau mall, tempat hiburan, restoran dan kafe, fasilitas umum, dan sebagainya," bebernya.
Selain itu, lanjut Kodrat, harus dipertegas pengenaan sanksi terhadap pelanggaran hukum dalam penerapan level PPKM. Hal ini dalam rangka mencegah terulangnya lonjakan penyebaran kasus dan korban Covid-19 selama pemberlakuan PPKM Darurat pada bulan Juli 2021 akibat masuknya varian baru.
Jika Pemerintah Pusat memang akan menerapkan PPKM Level 3 pada semua daerah di Pulau Jawa dan Bali, lanjut Kodrat, maka harus ada kebijakan pemberian jaring pengaman sosial dan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Baca Juga: Mengintip Harta Kekayaan Harisandi Savari, Anggota DPRD Jatim dari PKS, Tembus Rp9,8 Miliar
"Terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil maupun masyarakat tidak mampu yang terdampak penerapan PPKM level 3 pada seluruh daerah di Pulau Jawa dan Bali," pinta pria yang juga Ketua MKGR Jatim tersebut. (mdr/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
