Karyawan KONI Tuban Belum Gajian Setahun Akibat Dana Operasional Tak Cair, Pengurus Patungan | BANGSAONLINE.com - Berita Terkini - Cepat, Lugas dan Akurat

Karyawan KONI Tuban Belum Gajian Setahun Akibat Dana Operasional Tak Cair, Pengurus Patungan

Editor: Revol Afkar
Wartawan: Gunawan Wihandono
Rabu, 03 Januari 2024 21:01 WIB

Pengurus KONI Tuban saat rapat menyikapi dana hibah untuk operasional yang tak kunjung cair.

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten harus menerima pil pahit atas dana hibah yang benar-benar tidak dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) .

Sampai saat ini, KONI belum mengetahui secara pasti alasan dana hibah itu tak cair. Pengurus KONI telah meminta penjelasan dari sekretaris daerah dan dinas terkait, namun hasilnya nihil.

“Lah itu, saya juga tidak paham (penyebab tak cairnya dana hibah). Sampai akhir tahun tidak dicairkan,” jelas Ketua Umum KONI , Mirza Ali Mansyur, Rabu (3/1/2024).

Mirza mengungkapkan, Pengurus KONI terpaksa melakukan patungan untuk memenuhi kebutuhan operasional selama tahun 2023. Bahkan, gaji karyawan pun belum terbayarkan sejak bulan Januari 2023.

"Kalau dijumlahkan dana talangan (hasil patungan) pengurus senilai Rp500 juta. Ada 10 karyawan kami yang belum menerima gaji selama satu tahun ini," imbuhnya.

Pria yang karib disapa Mas Aming tersebut menjelaskan, sejak tahun 2022 lalu dana hibah untuk KONI sebesar Rp700 juta. Namun, di tahun ini untuk pertama kalinya dana hibah KONI tidak bisa dicairkan.

"Tahun lalu, kami telah menyerahkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) hibah KONI 2022 sebesar Rp700 juta. Namun, Disbudporapar mengatakan belum menerima laporan. Kami dimintai laporan kembali, ya kami menyanggupinya," terangnya.

Permasalahan ini juga telah dilakukan beberapa pertemuan yang difasilitasi Ketua DPRD , H. M Miyadi. Pertemuan awal dengan inspektorat, BPKAD, dan dinas terkait, KONI diminta mengembalikan Rp39 juta ke Pemkab .

“Ya kita bayar, dengan patungan lagi,” terangnya.

Mirza mengaku KONI sempat konfirmasi ke Sekretaris Daerah (Sekda) maupun Disbudporapar . Namun, pihaknya hanya mendapat jawaban “maaf kami tidak bisa membantu”.

“Ya saya simpulkan, memang yang tidak mau mencairkan ya bupati,” tutup Sekretaris DPC PKB ini.

Hingga berita ini ditulis, Kepala Disbudporapar M Emawan Putra masih belum dapat menanggapi upaya konfirmasi dari BANGSAONLINE.com. (gun/rev)

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video