Tuntut Hitung Ulang dan PSU, Ratusan Massa Demo Kantor KPU dan Bawaslu Bangkalan
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Muzammil
Senin, 19 Februari 2024 17:50 WIB
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Ratusan warga Bangkalan menggelar aksi di depan kantor Bawaslu dan KPU setempat, Senin (19/2/2024).
Dalam aksinya, mereka menuntut penghitungan suara ulang, bahkan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS se-Kabupaten Bangkalan.
BACA JUGA:
Bapaslon Bangkalan Tes Kesehatan, KPU dan Bawaslu Tak Bisa Awasi Langsung, ini Kata Mereka
Mathur Husairi-Jayus Salam Daftar ke KPU Bangkalan di Malam Terakhir
Lukman Hakim dan Fauzan Jakfar Diantar Ribuan Relawan saat Daftar ke KPU Bangkalan
Bawaslu Bangkalan Temukan Oknum PPS dan Pendamping PKH Terlibat Deklarasi Dukungan Paslon
Koordinator Aksi, Ahmad Annur, menyebut terdapat kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), saat pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024 lalu. Baik pemilu untuk memilih Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
Menurut Ahmad, pihak penyelenggara pemilu sudah melakukan rekapitulasi untuk menentukan pembagian suara sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
"Ada oknum-oknum yang telah merekap suara yang akan diisi pada lempar plano perhitungan suara," ucapnya.
Ahmad juga mengungkap kecurangan lain, berupa jumlah perolehan suara yang tak sesuai dengan jumlah pemilih yang hadir.
"Seperti yang terjadi di beberapa desa, bagaimana mungkin yang hadir cuma 100 orang, namun saat di plano mereka hadir semua," paparnya.
Disebutkan, mayoritas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) tidak melakukan perhitungan suara, melainkan langsung mengisi lembar plano dan salinan C hasil suara.
"Tidak ada pencoblosan, tinggal notal di plano dan nyalin ke C hasil, karena sebelum terjadi pemungutan suara hasilnya sudah direkap dulu," paparnya.
Ahmad berharap bawaslu dapat menindaklanjuti seruan aksi dengan melakukan penghitungan ulang ataupun pemilihan suara ulang (PSU) serentak se-Bangkalan.
"Bukti sudah dilampirkan, tinggal bawaslu memutuskan. Harusnya kalau tidak hitung ulang, harus PSU semua," terangnya.
Sementara Ketua Bawaslu Bangkalan, Ahmad Mustain Saleh, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan. Dari 12 laporan, sejauh ini pihaknya sudah mengeluarkan 8 rekomendasi PSU.
"Hingga kini 3 PSU akan dilaksanakan dan kami akan menindaklanjuti laporan yang sudah diterima," paparnya.
Sedangkan Ketua KPU Bangkalan, Zainal Arifin, mengklaim pihaknya sudah bekerja sesuai aturan yang ada. Ia menyarankan massa melakukan laporan ke bawaslu apabila menemukan pelanggaran pemilu.
"Semua sudah ada ranahnya dan regulasi sudah jelas mengatur. Bila ingin PSU, silakan lapor ke bawaslu biar direkomendasikan," pungkasnya. (mil/uzi/rev)