Beri Kepastian Investasi, Jawa Timur Raih Penghargaan One Map Policy Better Governance 2024

Editor: M. Aulia Rahman
Wartawan: Devi Fitri Afriyanti
Kamis, 11 Juli 2024 22:58 WIB

One Map Policy Summit 2024 di Jakarta.

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Provinsi Jawa Timur berhasil mendapatkan penghargaan One Map Policy Better Governance Tahun 2024 dalam Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang untuk Pemerintah Daerah Tahun 2024 dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Penghargaan berupa piala tersebut diserahkan oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, kepada Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, yang diwakili oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jatim, I Nyoman Gunadi , pada One Map Policy Summit 2024 di Jakarta, Kamis (11/7).

Pencapaian ini didapatkan dari prestasi Pemprov Jatim dalam penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang menunjukkan tren ketidaksesuaian pemanfaatan ruang semakin menurun dari 2021 sebesar 47,4 persen menjadi 44,1 persen pada 2022.

Selain Jawa Timur dan Kabupaten Pasuruan, pemerintah pusat juga memberikan apresiasi kepada Pemprov Kalteng dan juga Pemkab Kotawaringin Timur. Atas diterimanya penghargaan tersebut, Pj Gubernur Jatim berterima kasih atas apresiasi yang diberikan pemerintah pusat kepada Pemprov Jatim dan Pemkab Pasuruan atas kemajuan dari pelaksanaan kebijakan Satu Peta, sekaligus penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang di daerah.

Dijelaskannya, kebijakan Satu Peta ini mencakup 4 tahapan kegiatan utama di antaranya kompilasi dan integrasi yang dikoordinasikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), sinkronisasi yang dilakukan oleh Kementerian Perekonomian, serta berbagai data dan informasi geospatial yang dikoordinasikan juga oleh BIG.

Portal Kebijakan Satu Peta (KSP) yang dikembangkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekoniman dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai gerbang akses dan berbagi data Informasi Geospasial Tematik (IGT)yang terdapat pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai acuan perencanaan pembangunan nasional berbasis spasial.

“Dalam pelaksanaannya, data KSP ini banyak digunakan dalam proses Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur. Yang pada akhir tahun 2023 kemarin telah disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043,” urai Adhy.

Pada proses revisi RTRW tersebut dilakukan analisis tumpang tindih untuk melihat ketidaksesuaian pemanfaatan ruang baik dari tumpang tindih pemanfaatan ruang ketidaksesuaian izin, konsesi, hak atas tanah, dan hak pengelolaan sehingga RTRW yang disusun sudah sesuai.

Selain itu, pada tahun 2023 dan 2024 data dalam portal KSP juga dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan pelaksanaan tugas OPD di Provinsi Jawa Timur antara lain dalam rangka peningkatan dan pengkayaan data Bakorwil V Jember, pemutakhiran data spasial kehutanan dan digunakan pula untuk perhitungan baseline dan target indikator penurunan persentase emisi gas rumah kaca Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Pj. Gubernur Adhy memandang bahwa penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang ini akan memberikan kepastian bagi para investor untuk berinvestasi di Jatim. Bahwa investasi di Jatim dan Kabupaten Pasuruan aman dan nyaman.

1 2