Sengketa Sumber Air Umbul Gemulo Kota Batu, FMPMA Cari Keadilan di Jakarta
Rabu, 20 Januari 2016 21:13 WIB
“Kasus mata air ini sudah terjadi sejak tahun 2011 dan proses hukum yang berjalan telah berlangsung cukup lama. Berbagai rekomendasi terkait dengan pelanggaran pembangunan yang dilakukan investor atas pembangunan hotel ini juga telah dikeluarkan oleh instansi negara seperti KLH, Ombudsman, dan Komnas HAM. Masyarakat lalu dikriminalisasi dan digugat secara perdata oleh investor namun hasil dari pengadilan negeri dan tinggi mengeluarkan keputusan yang memenangkan warga, namun entah mengapa hasil di Mahkamah Agung berbeda,” ungkap Totok Daryanto.
“Ada indikasi adanya pelanggaran hukum di sini. Proses pengambilan keputusan di Mahkamah Agung didasarkan pada berkas-berkas saja. Hasil berkas tersebut tidak bisa mengambarkan segala permasalahan yang ada. Sedangkan pada tingkatan pengadilan tinggi dan negeri, masyarakat telah memenangkan kasus ini. Jika tiba-tiba Mahkamah Agung memiliki keputusan yang berbeda tentu harus kita kaji ulang. Jangan sampai ada pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan kasus ini. Kami akan serap aspirasi masyarakat kota Batu dan melakukan pengawalan atas kasus ini,” tambah Daeng Muhammad selaku perwakilan Komisi III dari Fraksi Partai Amanat Nasional.
Warga Gemulo juga melakukan audiensi dengan Sekretariat Negara yang diterima oleh Teten Masduki, Rabu (20/1). Teten mengatakan akan membentuk tim penyelidikan kasus bekerjasama dengan KLH dan mendesak penegak hukum untuk bersikap adil atas kasus ini.
“Kami berencana untuk melakukan hearing pula dengan Wakil Gubernur, Gus Ipul setelah kunjungan dari Jakarta ini,” tutup Onny dari Walhi Jatim. (rak/iwa/thu/ns)