JK Sepakat Gelar Rapimnas, Setya Novanto Rombak Semua Posisi di F-Golkar
Jumat, 22 Januari 2016 00:59 WIB
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku setuju usulan Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie, untuk menggelar rapat pimpinan nasional. Namun, Kalla memberikan syarat bahwa rapimnas harus diikuti oleh dua kubu partai beringin.
"Dengan syarat tentu perluas semua, Munas Riau maka semua harus ikut karena dasarnya kan Riau jadi Agung juga kan di situ," kata Kalla.
BACA JUGA:
Ketua DPD PAN Gresik Usulkan Roro Esti sebagai Bacawabup untuk Dampingi Alif atau Syahrul
Maju Pilwali, Bayu Airlangga Jadikan Surabaya Sebagai Penopang IKN
Koalisi Partai Non-Parlemen Berharap Gus Mujib Gandeng Udik Djanuantoro
Resmi Terima SK dari Partai Golkar, Khofifah-Emil Mohon Doa Lanjutkan Jatim Cettar Jilid Dua
Sebelumnya, Aburizal Bakrie menyambangi rumah dinas Kalla. Aburizal mengusulkan untuk mengadakan rapimnas. Ia mengaku telah mendapat restu gelar rapimnas dari para tokoh senior Golkar, seperti Akbar Tandjung, Muladi, dan B.J. Habibie.
Kalla mengatakan Aburizal harus menggelar rapimnas berdasarkan kepengurusan Munas Riau di mana Agung duduk sebagai wakil ketua umum. "Waketumnya Agung, jadi dia harus ikut," kata Kalla.
Kalla memastikan rapimnas adalah langkah menuju munas. Namun, kata dia, waktu pelaksanaan munas belum tentu bulan Maret karena harus didiskusikan lebih lanjut, karena Golkar di daerah masih terpecah. "Butuh persiapan pengurus di bawah, persoalannya kan pengurus di bawah ini tak bisa langsung satu, dua bulan ini diselesaikan," katanya.
Sementara Partai Golkar hasil Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono menolak jika musyawarah nasional rekonsiliasi diselenggarakan oleh kepengurusan Munas Riau 2009.
"Kami sudah memiliki pengalaman sebelumnya tahun 2014 dengan penyelenggaraan munas di mana kepengurusan Riau sebagai dasar kepanitiaannya yang menghasilkan kepanitiaan yang tidak partisipatif dan melibatkan berbagai pihak dan hasilnya, ya Munas Bali yang tidak demokratis," kata Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol Ace Hasan Syadzily.
Dalam Munas Riau, Aburizal Bakrie menjabat sebagai ketua umum dan Idrus Marham sebagai sekretaris jenderal. Adapun Agung Laksono menjabat sebagai wakil ketua umum.
Ace mengaku, pihaknya tetap berpegang pada putusan Mahkamah Partai Golkar (MPG) yang membentuk Tim Transisi untuk menyelenggarakan munas rekonsiliasi.
Menurut dia, Tim Transisi tak bisa hanya menunjuk kepengurusan Riau untuk menggelar munas tersebut, tetapi harus membentuk suatu kepanitiaan baru. "Keputusan MPG itu harus dilaksanakan secara konsisten, termasuk penyelenggaraan munas yang akuntabel, demokratis, terbuka, dan fair," ucap Ace.
Hal serupa sebelumnya juga disampaikan Agung Laksono. Agung menilai sejauh ini Tim Transisi belum pernah mengadakan pertemuan atau pembicaraan apa pun terkait pelaksanaan munas.
Dia berharap seluruh tim bisa duduk bersama terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. "Saya sebagai anggota Tim Transisi juga masih menunggu. Nanti akan ada rapat untuk pelaksanaan munas," kata Agung.
Sehari pasca pernyataan Jusuf Kalla, Fraksi Golkar melakukan perombakan besar-besaran di DPR. Sejumlah kursi penting di Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan DPR diganti.
Surat ini keluar kemarin tertanggal 21 Januari 2016 dengan tandatangan pimpinan Fraksi Setya Novanto. Berdasarkan surat bernomor SJ.00.708/FPG/DPRRI/2016, sejumlah nama dirotasi. Seperti, Meutya Vadia Hafid duduk menjadi Wakil Ketua Komisi I, menggantikan Tantowi Yahya. Meutya tadinya hanyalah anggota biasa di Komisi I.
Kemudian, Bambang Soesatyo menjadi ketua di Komisi III menggantikan Aziz Syamsuddin. Keduanya bertukar peran. Aziz pun kini menjadi anggota biasa di Komisi III.