Dewan Kritik Bantahan Bappeda Terkait Munculnya Anggaran hasil Evaluasi Gubernur

Editor: Choirul
Wartawan: Soewandito
Jumat, 04 Maret 2016 10:30 WIB

NGANJUK, BANGSAONLINE.com - Kalangan anggota DPRD Nganjuk mengkritik keras terhadap bantahan Bappeda terkait munculnya anggaran dalan APBD 2016 yang telah dievaluasi Gubernur Jatim. Dewan menganggap pihak Bappeda yang paling bertanggungjawab terkait tercantumnya nilai anggaran ini.

Raditya Yuangga, anggota Komisi B DPRD Nganjuk dengan tegas menolak rapat pembahasan RAPBD hasil evaluasi Gubernur. Pasalnya, RAPBD yang dikirim ke gubernur bukanlah RAPBD yang dulu dibahas di legislatif. “Apa yang mau dibahas jika RAPBD yang dievaluasi gubernur itu sudah keliru,” jelas ketua Fraksi HNPNAS ini.

Angga juga mengklaim banyak anggaran yang tidak ada dalam pembahasan, namun keluar dalam evaluasi. Bahkan, Angga menuding, anggaran tersebut adalah anggaran sisipan yang entah diambilkan dari mana. “Bisa disebut ini anggaran siluman,” ujarnya

Angga mencontohkan, anggaran terkait pembangunan Stadion Nganjuk dan pembangunan pendapa yang nilainya sangat besar tak pernah dibahas dengan legislatif. Bahkan, Angga mengaku tak menemukannya di berkas RAPBD. Termasuk di RAPBD yang diserahkan saat paripurna persetujuan bersama legislatif-eksekutif tanggal 30 November 2015 lalu.

“Tidak pernah ada, tiba-tiba muncul dan ada dievaluasi. Artinya RAPBD yang dikirimkan tidak sama dengan yang dibahas,” tandasnya.

Terkait hal ini, Angga menuding bahwa Bappeda yang paling bertanggung jawab terkait munculnya anggara sebesar Rp. 118 Milyar tersebut. Di mana dana tersebut diambilkan dari DPA Tiga Satker besar yakni DPA PU Binamarga, PU Pengairan, dan PU Cipta Karya. “Saya yakin pemotongan anggaran ini dilakukan semata-mata untuk meloloskan Mega Proyek yang bernilai puluhan hingga ratusan Milyar,” jelas Angga.

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video