PDIP Tolak Teken Berita Acara Rekapitulasi KPU Jawa Timur
Editor: rosihan c anwar
Wartawan: diday rosadi
Rabu, 07 Mei 2014 21:52 WIB
SURABAYA (bangsaonline) - Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur yang telah berakhir pada Selasa (6/5) lalu, ternyata masih menyisakan sejumlah masalah. Pasalnya, saksi dari PDIP menolak menandatangani Berita Acara pada formulir DC karena pelaksanaan pemilu tahun 2014 di Jatim dinilai jauh dari tata cara pemilu yang diatur dalam Undang-Undang, sehingga marak terjadi kecurangan dan penyelenggara pemilu terkesan membiarkan.
“Kami melakukan hal ini (tidak menandatangani berita acara saksi) karena kami lihat Pemilu yang terselenggara di 38 Kabupaten/Kota di seluruh Jatim masih terdapat pelanggaran administratif dan potensi pelanggaran pidana yang masif khususnya tentang politik uang,” tegas saksi DPD PDIP Jatim, Didik Prasetiyono, Rabu (7/5/2014).
BACA JUGA:
Hanindhito Himawan Pramana-Dewi Mariya Ulfa Jalani Tes Kesehatan Rohani di RSSA Malang
Minta Dibangunkan Gedung Baru ke Paslon, Ketua KPU Kota Kediri Minta Maaf
Diiringi Ribuan Pendukung, Paslon Habib Hadi-Zainal Arifin Daftar ke KPU Kota Probolingo
Diusung Koalisi Besar, Mas Iin-Edy Widodo Daftar ke KPU Sidoarjo Jelang Penutupan
Berdasarkan laporan dan data yang ada di DPD PDIP Jatim, kata Didik setidaknya ada tiga daerah pemilihan (Dapil) yang kami beri catatan khusus dalam formulir keberatan saksi model DC-2, yaitu dapil Jatim I (Surabaya-Sidoarjo), dapil Jatim II (kab Pasuruan, kota Pasuruan, kab Probolinggo dan kota Probolinggo), dan dapil Jatim XI (Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep).
“Di tiga dapil itu kami tidak mau tanda tangan dalam formulir keberatan saksi model DC-2 supaya nantinya disampaikan dalam rekap tingkat nasional, terdiri dari hasil rekapitulasi Kota Surabaya (Jatim I), rekapitulasi Kab Pasuruan (Jatim II) dan rekapitulasi Kab Bangkalan serta Kab Sampang (Jatim XI),” beber pria yang juga mantan Komisioner KPU Jatim ini.
Lebih jauh Didik menjelaskan bahwa dalam formulir DC-2 yang diajukan PDIP menyangkut persoalan tentang adanya potensi pelanggaran akibat salah pencatatan data pemilih dan penggunaan data pemilih pada kolom DPTb dan DPKTb di Kota Surabaya. Sedangkan di Kabupaten Pasuruan yakni soal adanya suap oleh caleg DPRD Jatim dari Partai Gerindra kepada 13 Ketua dan anggota PPK yang disampaikan menjadi bukti nyata keterlibatan penyelenggara pemilu secara masif, terstruktur dan sistematis.
Simak berita selengkapnya ...