Hasil Hearing DPRD Jombang, Izin Operasional Swalayan Borobudur Terancam Dicabut
Jumat, 23 Desember 2016 14:28 WIB
“Kultur Jombang sebagai kota santri harus dijaga, kalau sampai manajemen Borobudur tidak segera merubah peraturan itu, kami siap berada di garda terdepan untuk membawa persoalan ini lebih jauh, bahkan ke jalur pidana,” tegasnya.
BERITA TERKAIT:
- Larang Karyawan Berjilbab, DPRD Jombang Desak Swalayan Borobudur dan Keraton Ditutup
- Diskriminasi Busana Karyawati, Manajemen Borobudur dan Keraton Jombang Dikecam
- Selain Paksa Berpakaian Minim, Borobudur Juga tak Gaji Karyawan Sesuai UMK Jombang
Persoalan lain juga dipaparkan Ema Ummiyatul Chusna, Sekretaris Komsi A DPRD Jombang. Yakni, tentang tempat ibadah karyawan muslim yang tak memadai. “Menurut laporan yang kami dapatkan, tempat ibadah yang disediakan hanya ukuran 3x3 meter. Padahal di sana ada ratusan karyawan beragama islam. Tolonglah kewajiban mereka beribadah juga dihargai oleh pihak manajemen,” paparnya.
Dari berbagai persoalan tersebut, kemudian Minardi yang juga politisi Partai Demokrat itu mendesak agar pihak manajemen Borobudur memenuhi permintaan anggota DPRD Jombang demi menjaga kultur dan kondusivitas masyarakat. Karena saat ini sudah didapati sejumlah kelompok masyarakat akan melakukan gerakan untuk penutupan swalayan tersbeut.
“Jika permintaan kami tidak diindahkan, maka kami akan merekomendasikan pencabutan izin operasional Borobudur. Setidaknya tiga hari ke depan mereka harus sudah merubah peraturan itu,” tandas Minardi.
Sementara itu, Sutrisno, salah satu Direksi Swalayan Borobudur menyatakan bersedia segera memenuhi permintaan anggota DPRD Jombang. “Kami segera merubah peraturan kontrak kerja itu. Nanti silakan dicek,” ujarnya. (rom/rev)