Rencana Jokowi Hadiri Perayaan Natal di Papua Jadi Pro-Kontra

Sabtu, 20 Desember 2014 17:01 WIB

Jokowi. foto vivanews.com

BangsaOnline-Presiden Joko Widodo (Jokowi) rencananya bakal menghadiri perayaan Natal di Papua dan Papua Barat. Hal itu diungkapkan Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Vitalis Yumthe beberapa waktu lalu.

Yumthe mengatakan, Jokowi berjanji bakal menghadiri perayaan Natal di Papua saat pihaknya berkunjung ke Balai Kota DKI Jakarta semasa Jokowi menjabat sebagai gubernur DKI.

"Janji itu diucapkan oleh Jokowi dalam pertemuan bersama Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua dan Papua Barat pekan lalu di Kantor Gubernur DKI di Jakarta," kata Yumthe di Manokwari seperti dikutip Antara, Minggu (14/9).

Selain merayakan Natal, kata Yumthe, Jokowi juga berjanji setelah dilantik nanti dia akan mengundang tokoh-tokoh Papua dan Papua Barat untuk berdialog di Istana Negara.

Belum sampai Jokowi menghadiri Natal di Papua, kini rencana kedatangan orang nomor satu di republik Indonesia itu sudah menuai kontroversial. Berikut ini kontroversi rencana kedatangan Jokowi ke Papua:

Sekitar 30 massa anggota Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang, Jawa Timur, menggelar aksi long march dari Stadion Gajayana menuju Gedung DPRD Kota Malang, Jumat (19/12). Mereka menyebut aksinya memperingati hari perampasan hak bangsa Papua oleh Indonesia.

Dalam orasinya mereka menuntut Presiden Jokowi agar memberikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Selain itu juga meminta Presiden agar menarik anggota TNI dan Polri dari Papua.

"Kami menolak kedatangan Presiden Indonesia, Joko Widodo pada 27 Desember 2014 ke Papua," kata juru bicara aksi Yustus Yakusamon, Jumat (19/12).

Yustus dan kawan-kawan mempertanyakan rencana kunjungan Jokowi ke Papua. Aksi penembakan yang terjadi di Papua belakangan sangat menyakitkan mereka. Aparat militer harus bertanggung jawab.

"Jokowi sudah memberi kami bingkisan Natal 8 orang tewas dan 13 orang kritis, mereka semua anak-anak SMA. Jokowi mau merayakan Natal di sana? Kami tegas menolak," kata Yustus.

Kekerasan, kata Yustus, tidak hanya kali ini terjadi, tapi sekian kali bahkan tidak terhitung. Seperti Operasi Mandala pada 1962 dan lain sebagainya, tanpa ada penyelesaian hukum.