Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Blitar Drs Ismuni, memimpin rapat koordinasi (Rakor) bersama 14 SKPD penghasil PAD di ruang pertemuan Sekda Blitar. Foto: tri susanto/BANGSAONLINE
"Dari ketiga SKPD tersebut, perolehan PAD hingga akhir tribulan I ini masih dibawah 15 persen atau dibawah ketetapan Bupati Blitar," jelasnya lagi.
Menurut Ismuni, ada beberapa faktor yang menyebabkan ketiga SKPD tersebut belum mencapai target dalam hal penerimaan PAD. Yakni, untuk DKP saat ini banyak nelayan yang tidak melaut, sehingga retribusi masih minim. Sedangkan dari Dinkes karena anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum turun, sehingga perolehan PAD masih minim. Untuk perolehan PAD pada Dinas PU Bina Marga dan Pengairan masih minim karena saat ini banyak proyek yang belum dimulai, sehingga penyewaan alat berat masih sedikit. "Ada beberapa kendala yang dialami ketiga SKPD, sehingga perolehan PAD masih minim," ungkapnya.
Sedangkan beberapa SKPD yang perolehan PAD paling tinggi pada triwulan I, yakni RSUD Ngudi Waluyo Wlingi yang perolehan PAD mencapai Rp 23 miliar dari total PAD Rp 64 miliar atau pencapaian PAD sudah mencapai 36 persen. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) yang perolehan PAD mencapai Rp 944 Juta dari total PAD Rp 3,5 miliar atau 26,7 persen. Dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang perolehan PAD pada tribulan I mencapai Rp 6,1 miliar dari total PAD Rp 23,8 Miliar atau 26,5 persen.
"Meski banyak SKPD yang pencapaian PAD sudah melebihi target pada triwulan I, tapi kita tidak boleh bersantai, sebab target PAD pada tahun ini naik 0,8 persen jika dibandingkan pada tahun sebelumnya," imbuhnya.
Dia juga menjelaskan mengenai komposisi PAD pada target APBD tahun 2015. Dimana PAD Kabupaten Blitar mampu menyumbang 9 persen, Dana Perimbangan (Bantuan Dari Pemerintah Pusat) sebesar 62 persen, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, sebesar 29 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
