Dongkrak PAD 2015, Dispenda Blitar Rutin Gelar Rakor antar SKPD

BLITAR, BANGSAONLINE.com - Demi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2015, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Blitar melakukan berbagai upaya. Salah satunya dengan sering menggelar rapat dan koordinasi antar instansi.

Hal ini dilakukan agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil pendapatan asli daerah bisa memperoleh hasil yang maksimal dalam hal penerimaan PAD. Pelaksanaan Rakor diikuti sebanyak 14 kepala satuan kerja perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar.

Kegiatan utamanya adalah melakukan pembahasan perolehan PAD pada triwulan I bersama Dinas Pendapatan Daerah. "Pertemuan ini dilakukan agar perolehan PAD pada tahun ini sesuai dengan target yang ditetapkan. Kami terus bekerja ekstra untuk mendongkrak penerimaan PAD. Salah satunya, terus menggelar koordinasi dengan instansi terkait penghasil PAD," kata Kepala Dispenda Kabupaten Blitar, Drs Ismuni.

Dalam rakor ini, Dispenda memaparkan total target PAD yang harus dipenuhi pada tahun 2015 yang mencapai Rp 176,9 miliar. Ia mengaku bangga karena penerimaan PAD hingga akhir bulan Maret ini (triwulan I) sudah mencapai Rp 46,8 miliar atau sebanyak 26,8 persen dari total target PAD. "Untuk perolehan PAD pada triwulan I sudah melebihi target yang ditetapkan Bupati Blitar, yakni hanya 15 persen dari total target," ujarnya.

Menurut dia, perolehan target PAD pada akhir triwulan I tahun 2015, dianggap lebih baik dibandingkan perolehan PAD pada periode yang sama tahun 2014 yang hanya 21 persen dari total target PAD. Besarnya penerimaan PAD pada triwulan I tahun ini tidak terlepas dari peran serta SKPD terkait yang terus menggenjot penerimaan PAD. "Dari total 14 SKPD penghasil PAD, 11 SKPD diantaranya sudah melampaui target penerimaan PAD pada triwulan I," terangnya.

Namun hanya tiga SKPD saja yang sampai sekarang perolehan PAD belum mencapai target alias masih minim. Ketiga SKPD yang pencapaian PAD masih sedikit diantaranya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Blitar yang sampai saat ini masih 4,8 persen atau baru Rp 5 juta dari total PAD sebesar Rp 103 juta. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Blitar perolehan PAD masih 9 persen atau Rp 2,8 miliar dari total Rp 29 miliar dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar yang perolehan PAD masih 12,8 persen atau masih Rp 36 juta dari total target Rp 285 juta.

"Dari ketiga SKPD tersebut, perolehan PAD hingga akhir tribulan I ini masih dibawah 15 persen atau dibawah ketetapan Bupati Blitar," jelasnya lagi.

Menurut Ismuni, ada beberapa faktor yang menyebabkan ketiga SKPD tersebut belum mencapai target dalam hal penerimaan PAD. Yakni, untuk DKP saat ini banyak nelayan yang tidak melaut, sehingga retribusi masih minim. Sedangkan dari Dinkes karena anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum turun, sehingga perolehan PAD masih minim. Untuk perolehan PAD pada Dinas PU Bina Marga dan Pengairan masih minim karena saat ini banyak proyek yang belum dimulai, sehingga penyewaan alat berat masih sedikit. "Ada beberapa kendala yang dialami ketiga SKPD, sehingga perolehan PAD masih minim," ungkapnya.

Sedangkan beberapa SKPD yang perolehan PAD paling tinggi pada triwulan I, yakni RSUD Ngudi Waluyo Wlingi yang perolehan PAD mencapai Rp 23 miliar dari total PAD Rp 64 miliar atau pencapaian PAD sudah mencapai 36 persen. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) yang perolehan PAD mencapai Rp 944 Juta dari total PAD Rp 3,5 miliar atau 26,7 persen. Dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang perolehan PAD pada tribulan I mencapai Rp 6,1 miliar dari total PAD Rp 23,8 Miliar atau 26,5 persen.

"Meski banyak SKPD yang pencapaian PAD sudah melebihi target pada triwulan I, tapi kita tidak boleh bersantai, sebab target PAD pada tahun ini naik 0,8 persen jika dibandingkan pada tahun sebelumnya," imbuhnya.

Dia juga menjelaskan mengenai komposisi PAD pada target APBD tahun 2015. Dimana PAD Kabupaten Blitar mampu menyumbang 9 persen, Dana Perimbangan (Bantuan Dari Pemerintah Pusat) sebesar 62 persen, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, sebesar 29 persen.