SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Sumbangan dana kampanye untuk pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya nantinya akan dibatasi. Komisioner KPU Surabaya Bidang Hukum, Pengawasan, SDM dan Organisasi, Purnomo S. Pringgodigdo, Kamis (4/6) mengatakan, berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilukada, sumbangan dana kampanye dari perseorangan maksimal Rp. 50 juta, sedangkan Badan Usaha atau Perusahaan nilainya maksimal Rp. 500 juta.
“Sesuai peraturan dana yang diperoleh dari perseorangan maksimal Rp. 50 Juta. Sedangkan, Perusahaan maksimal Rp. 500 juta,” ungkapnya.
BACA JUGA:
- Hanindhito Himawan Pramana-Dewi Mariya Ulfa Jalani Tes Kesehatan Rohani di RSSA Malang
- Minta Dibangunkan Gedung Baru ke Paslon, Ketua KPU Kota Kediri Minta Maaf
- Diiringi Ribuan Pendukung, Paslon Habib Hadi-Zainal Arifin Daftar ke KPU Kota Probolingo
- Diusung Koalisi Besar, Mas Iin-Edy Widodo Daftar ke KPU Sidoarjo Jelang Penutupan
Untuk menciptakan transparansi soal dana kampanye, Tim sukses atau pasanagan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya diwajibkan melaporkan nomor rekening mereka dan daftar penyumbang ke KPU. “Mereka harus melaporkan No. rekening ke KPU,” ujar Purnomo.
Purnomo menyebutkan apabila sumbangan yang diberikan bentuknya berupa barang harus disebutkan berapa nilai nominalnya. Selagi belum mencapai batas maksimum, pihak terkait masih bisa memberikan sumbangan kepada pasangan calon yang didukung. Dan sumbangan bisa diberikan setelah pasangan calon Walikota dan wakilnya ditetapkan oleh KPU Surabaya sebagai kontestan pemilukada.
“Berapa barang yang disumbang harus disebutkan dengan uang,” paparnya.
Purnomo menambahkan, bukan hanya sumbangan dana kampanye dari masyarakat yang dibatasi, biaya pengeluaran kampanye juga ditentukan batas maksimalnya. Ia mencontohkan, untuk kebutuhan rapat umum dan pertemuan terbatas akan ditentukan batasan maksimalnya. “Nominalnya belum, pengaturannnya ada di PKPU 8,” katanya.
Purnomo mengatakan, laporan sumbangan dana kampanye serta biaya kampanye akan diaudit oleh auditor public. Tim audit yang bertugas melakukan audit nantinya berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh KPU-RI.
“Nanti kita dapat rekom KPU-RI. Ini lembaga sudah terakreditasi untuk melakukan audit,” katanya.
Ia menegaskan, jika ada pelanggaran untuk menanganinya merupakan domain panitia pengawas. (lan/dur)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
