![Kajari Gresik Minta Kades yang Diintimidasi Oknum LSM atau Wartawan Lapor Pihak Berwajib Kajari Gresik Minta Kades yang Diintimidasi Oknum LSM atau Wartawan Lapor Pihak Berwajib](/images/uploads/berita/700/7dc6c0cf0b82775080566f3f26f5349f.jpg)
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Gresik Nana Riana meminta kepada kepala desa (kades) yang mendapat intimidasi dari oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau oknum wartawan melapor ke pihak berwajib.
"Silakan dilaporkan ke pihak berwajib jika kades kedatangan oknum LSM atau oknum wartawan yang melakukan intimidasi, menakut-nakuti, bahkan memeras," ucap Nana saat audiensi dengan Komunitas Wartawan Gresik (KWG), Jumat (19/5/2023).
BACA JUGA:
- Merasa Difitnah Curang Dalam Undian Hadiah Utama Jalan Sehat, Begini Klarifikasi Kades Randuagung
- Gandeng APH dan Insan Media, AKD Duduksampeyan Gresik Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Ribuan Warga Kedungpring Gresik Berkostum Nusantara Meriahkan Karnaval 17 Agustus
- Sambut HUT ke-79 RI, PKK di Desa Jombangdelik Gresik Ikuti Lomba Gerak Jalan
Hal itu disampaikan kajari menanggapi informasi adanya sejumlah desa di Kabupaten Gresik yang didatangi sejumlah orang yang mengaku sebagai wartawan dan LSM.
Mereka kerap menakut-nakuti kepala desa dengan mengancam akan melaporkan kasusnya ke kejaksaan dan kepolisian jika permintaannya tidak dituruti. Ancaman itu dilakukan dengan mengirim surat tentang permintaan anggaran proyek atau anggaran kegiatan tertentu.
"Kami tunggu jawabannya selama tujuh hari sejak dimasukkan surat ini. Apabila sampai tujuh hari tidak ada tanggapan dari yang bersangkutan, maka laporan ini kami naikkan ke tingkat yang lebih tinggi," bunyi salah satu surat yang dikirimkan oknum LSM/wartawan kepada kades.
"Surat-surat semacam itu merupakan ancaman, sudah memenuhi unsur pidana. Maka segera laporkan ke aparat penegak hukum (APH). Laporkan ke pihak kepolisian yang bisa menindak karena masuk tindak pidana umum," kata kajari.
Ia mengaku heran dengan adanya LSM atau oknum wartawan yang meminta data anggaran kepada kepala desa. Padahal, menurutnya aparat penegak hukum (APH) tidak bisa sembarangan meminta data ke pihak-pihak tertentu tanpa ada landasan hukum yang jelas.
"Dengan surat itu mereka seolah lebih memiliki kewenangan dari APH. Kami meminta kepada kepala desa yang disatroni mereka (oknum LSM/wartawan) dengan mengancam untuk segera melaporkan ke APH. Kalau kami secara kewenangan bisa menindak, maka akan kami tindak lanjuti secara serius," jelasnya.