Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim menyatakan, badan anggaran (Banggar), dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Gresik sepakat mengurangi pembiayaan program bantuan keuangan (BK) bupati, dan pokok pikiran (Pokir) DPRD untuk menekan defisit (berkurang) belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.
Pengurangannya cukup besar. Mencapai hingga 50 persen.
BACA JUGA:
- Pria di Gresik Nekat Akhiri Hidup dengan Gantung Diri Sambil Disiarkan di Facebook
- DPRD Gresik Dalami Nota Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 Melalui Banggar dan AKD
- Adu Banteng dengan Toyota Innova, Pengendara Motor di Gresik Tewas
- Bupati Gresik Lepas Ekspor Produk UMKM Songkok ke Brunei Darussalam
"Kami kurang beban belanja untuk program BK dan Pokir sampai 50 persen," tegas Ahmad Nurhamim kepada BANGSAONLINE.com, Selasa (14/8/2023).
Menurut Anha, begitu sapaan akrabnya, pada APBD 2023, anggaran untuk pembiayaan BK dan Pokir mencapai Rp400 miliar dari kekuatan fiskal belanja yang diproyeksikan sebesar Rp3,9 triliun.
Pasca APBD Gresik 2023 diproyeksikan mengalami defisit hingga Rp700 miliar lebih, Banggar DPRD dan TAPD Gresik melakukan sejumlah simulasi untuk menekan angka defisit agar tak terlalu gemuk.
Makanya, kata Anha, sejumlah beban pembiayaan untuk menopang sejumlah program dikurangi atau dilakukan efisiensi. Antara lain, pembiayaan untuk belanja program BK dan Pokir.
"Total Rp400 miliar kesemuanya (BK dan Pokir) yang sedang kami simulasikan untuk disesuaikan hingga 50 persen," beber Ketua DPD Golkar Gresik ini.
Lebih jauh Anha menyatakan bahwa, program BK dan Pokir untuk mendukung sejumlah program Pemkab Gresik pada 2023.
Program dimaksud antara lain diperuntukkan untuk bantuan atau hibah pembangunan infrastruktur, seperti jalan lingkungan, jalan desa, saluran irigasi, bedah rumah, sekolah, usaha mikro kecil dan menengah, tempat ibadah dan lainnya.
"Kami sesuaikan sesuai dengan kemampuan fiskal belanja APBD untuk pengurangan BK dan Pokir. Yang urgent kami pertahankan dan dahulukan," terang caleg incumbent DPRD Gresik dapil Gresik 1 (Kebomas dan Gresik).
Anha berharap, tahun depan (APBD 2024), penundaan sejumlah program lantaran terkendala minimnya fiskal pembiayaan 2023, bisa dilanjutkan.
"Mudah-mudahan bisa kita tutup (laksanakan) di 2024," pungkasnya. (hud/git)
