SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Khofifah menekankan pentingnya netralitas dan profesionalitas ASN dalam menghadapi Pemilu 2024. Utamanya, karena Indonesia akan menggelar pesta demokrasi dengan berlangsungnya pemilihan presiden/wakil presiden, DPR, DPD, DPRD, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, maupun wali kota/wakil wali kota.
"Pesta demokrasi akan selalu disandingkan dengan netralitas ASN. Maka netralitas termasuk profesionalitas inilah yang ingin saya tekankan kepada seluruh anggota Korpri di Jawa Timur," ujarnya saat memimpin Upacara Peringatan HUT ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) tahun ini di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (29/11/2023).
BACA JUGA:
- Jalan Sehat Sambut 1 Muharam, Bertabur Hadiah hingga Pecahkan Rekor MURI
- Kejari Jombang Tetapkan DPO Kasus Korupsi Hibah Provinsi
- Pj Gubernur Jatim Salurkan BLT DBHCHT kepada 4.209 Buruh Pabrik Rokok Wilayah Surabaya
- Gebyar Prestasi Al-Quran Yayasan Khadijah Kembali Digelar, Prof Ridwan: Baca Al-Quran Cerdaskan Otak
Menurut dia, Korpri berperan penting dan strategis dalam membangun Indonesia. Tak hanya itu, mereka juga merupakan salah satu wadah perekat dan pemersatu bangsa.
"Saya minta kepada seluruh pengurus Korpri untuk terus menjaga anggotanya. Agar tetap tegak lurus kepada Negara, Pancasila, dan UUD 1945. Secara khusus, saya juga meminta keluarga besar Korpri untuk terus-menerus membentengi anggotanya dari intoleransi dan radikalisme," paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, mantan Menteri Sosial itu juga menjelaskan bahwa saat ini tengah terjadi perubahan yang sangat cepat. Perubahan ini, terangnya, dikarenakan perkembangan teknologi dan harapan masyarakat yang terus meningkat.
"Ini harus kita sikapi dengan bijaksana dan komprehensif. Saat ini dunia sudah digerakan oleh AI (Artificial Intelligence), IoT (Internet of Things), Big Data, sistem dan algoritma pemrograman, coding, bahkan verifikasi biometrik. Sehingga kita tidak bisa lagi menggerakan pemerintahan dengan cara-cara lama dan pendekatan masa lalu," ucapnya.
Maka dari itu, Khofifah berharap digitalisasi sistem di semua sektor layanan pemerintahan dimaksimalkan. Pelayanan lebih cepat, lebih mudah, lebih akurat dan dapat diakses secara online merupakan suatu kebutuhan. Mengingat, harapan masyarakat terhadap kinerja baik pemerintah terus meningkat tajam.
“Korpri harus mampu membaca dan menjawab perubahan ini. Agar birokrasi Jawa Timur berkembang dan betul-betul mampu menjadi motor penggerak menuju Indonesia Emas 2045," katanya.
Di Jawa Timur, lanjut gubernur, pemerintah provinsi senantiasa berupaya mewujudkan digitalisasi sistem komprehensif dan menyeluruh. Ini dibuktikan dengan dianugerahkannya Digital Government Award kategori penerapan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Kemenpan-RB kepada Pemprov Jatim pada Maret lalu.
Lebih jauh, Khofifah mengatakan bahwa meritokrasi dalam birokrasi juga merupakan hal yang harus segera diimplementasikan. Hal ini sangat penting, agar birokrasi di Jawa Timur semakin baik. Apalagi, sistem ini sudah diterapkan semua negara maju di dunia.
"Jadi kalau kita ingin maju juga, kita harus mulai menerapkan meritokrasi. Maka semua hal harus berbasis pada kompetensi, kualifikasi dan kinerja yang diberlakukan secara adil, wajar, transparan dan tanpa diskriminasi," tuturnya.