Anggota Komisi III DPRD Gresik, Arif Rosyidi saat mengecek pengerjaan saluran air. Foto: SYUHUD/BANGSAONLINE.com
"Untuk itu, waktu pelaksanaan proyek harus dilakukan di awal-awal tahun," pinta mantan Kanit Tipikor Polres Gresik ini.
Faktanya, tambah Arif, sampai saat ini masih banyak proyek-proyek yang baru mulai dikerjakan di atas bulan Agustus, bahkan ada yang November baru mulai pengerjaan. Sehingga, hingga tutup tahun pelaksanaan tak tuntas.
Sementara itu, Kepala Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DCKPKP) Gresik, Ida Lailatus Sa'diyah, mengakui pihaknya menangani proyek-proyek saluran air di wilayah perkotaan.
"Kalau proyek itu di wilayah kecamatan atau desa dan berada di tepi jalan kabupaten (jalan raya) bukan wewenang DCKPKP," katanya.
Ida menambahkan, di desa juga ada sejumlah proyek pembangunan saluran melalui program bantuan keuangan (BK).
"Untuk BK infrastruktur lingkungan yang memfasilitasi pencairan DCKPKP. Tapi, perencanaan dan pelaksanaan dari desa," pungkasnya. (hud/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
