Ninik Rahayu, Ketua Dewan Pers dan Yadi Hendriana, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers saat jumpa pers di Gedung Pers, Jalan Kebon Sirih 32 – 34 Jakarta, Selasa (5/3/2024). Foto: Kompas
Masih menurut Ninik, anggota komite berjumlah gasal paling banyak 11 orang. Perwakilan unsur Dewan Pers dan pakar masing-masing paling banyak lima orang.
Sementara perwakilan kementerian satu orang. Perwakilan pakar ditunjuk oleh menteri yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
Menurut Ninik, secara argumentasi filosofis dan normatif, komite tersebut memiliki tugas menyelesaikan sengketa antara perusahaan pers dengan perusahaan platform digital, sehingga akan timbul konflik kepentingan jika ada perusahaan pers yang ikut terlibat di dalamnya.
“Jika yang memediasi adalah yang beranggotakan perusahaan pers, nanti perusahaan platform minta juga di situ. Ada perusahaan pers di situ, ya saya juga mau. Nah, itu tidak memungkinkan. Ini untuk menghindari conflict of interest,” ujarnya.
Karena itu, kata Ninik, nantinya kepentingan tersebut diwakili oleh pihak profesional yang mana di dalam komite dibutuhkan ahli IT ataupun ahli hukum internasional.
“Manakala para profesional memerlukan informasi, pengetahuan atau hal-hal lain yang bersangkutan dengan perusahaan pers, dia bisa mengundang,” ujarnya
Hingga Senin (4/2), gugus tugas telah menyelesaikan kerangka kerja yang akan menjadi guideline bagi tim seleksi untuk melakukan proses seleksi anggota komite yang akan dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
