Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf ketika menerima penghargaan WTP kali keempat dari BPK RI Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo.
KOTA PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Pemkot Pasuruan terus mengukir prestasi. Terbaru, Pemkot Pasuruan kembali berhasil mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK Republik Indonesia dalam pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
Raihan ini adalah tahun keempat Pemkot Pasuruan menyabet prestasi di bidang akuntabilitas dan tranparansi pengelolaan keuangan daerah sejak dipimpin Wali Kota Saifullah Yusuf (dan Wawali Adi Wibowo.
BACA JUGA:
Penghargaan diterima langsung Saifullah Yusuf dan Adi Wibowo pada momen penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023 di auditorium kantor BPK RI perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo, Kamis (2/5).
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan LKPD 2023 ini juga dilakukan serentak kepada 38 kota dan kabupaten di seluruh Jawa Timur.
Raihan prestasi Opini WTP ini berarti bahwa dalam pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK, Pemkot Pasuruan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Atau dengan kata lain, hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Pemkot Pasuruan transparan dan akuntabel.
Disampaikan Gus Ipul, sapaan Wali Kota Pasuruan, yang ditemui sesaat setelah menerima laporan hasil pemeriksaan LKPD 2023 oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, menyatakan rasa syukurnya atas capaian opini WTP yang kembali diraih selama masa kepemimpinannya.
"Alhamdulillah, ini kali keempat kita mendapatkan opini WTP dari BPK. Ini suatu hal yang menurut kami penting untuk dijadikan inspirasi dalam tata kelola pemerintah daerah dan pengelolaan kita ke depan," ujar Gus Ipul bangga.
Ia tidak memungkiri bahwa dibalik torehan prestasi gemilang ini masih terdapat beberapa pekerjaan rumah yang menjadi catatan demi perbaikan tata kelola keuangan ke depan. Beberapa catatan BPK antara lain terkait PAD, belanja listrik, termasuk PMD. Selain itu tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sudah tercapai sebesar 87,34%.
