Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, MA. Foto: BANGSAONLINE
"Hadis tentang Siti Saudah yang minta izin kepada Nabi untuk berangkat menuju Mina lebih dahulu kurang relevan untuk menjadi dasar murur itu boleh. Sebab Siti Saudah itu sudah mabit bersama Nabi, tetapi mabitnya tidak lama seperti Nabi," tegas Prof Kiai Imam Ghazali yang tahun 2024 ini kembali membimbing jemaah haji KBIH Takhobbar Surabaya.
Lalu bagaimana hukum hajinya, jika jemaah haji murur tidak uzur syar’i dan juga tidak bayar DAM?
Sembari menegaskan kembali bahwa mabit (bermalam) di Muzdalifah adalah wajib haji, Prof Kiai Imam Ghazali mengatakan, jika jamaah haji meninggalkannya, maka hajinya tetap sah.
"Tapi jika ia tak mau membayar DAM, maka hajinya 'digantung' alias belum sempurna, sampai ia membayar DAM. Jika ia terus tak membayar DAM sampai meninggal, maka ia punya 'utang pada Allah' dan hajinya digantung. Sebaiknya ahli warisnya melunasi utangnya itu," kata pengasuh Pesantren Mahasiswa An-Nur Wonocolo Surabaya itu.
Lalu siapa yang bertanggung jawab jika jemaah haji ikut skema murur tapi tidak uzur syar'i dan tidak juga tak bayar DAM?
"Infonya NU dan Muhammadiyah sudah mengeluarkan fatwa tentang Murur ini. Jika fatwa ini salah, maka tiga pihak bertanggung jawab, pemerintah, NU, dan Muhammadiyah," ujar Prof Kiai Imam Ghazali Said.
Seperti diberitakan, Pemerintah - dalam hal ini Kementerian Agama RI - menerapkan kebijakan murur bagi para jemaah haji. Tujuannya untuk menjaga keamanan dan keselamatan jemaah haji akibat kepadatan dan penumpukan jemaah haji di Muzdalifah saat puncak ibadah haji.
Bahkan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Coumas menyatakan bahwa salah satu kunci sukses pelaksanaan jemaah haji tahun ini adalah kebijakan smart card atau kartu nusuk dan skema murur.
Lalu bagaimana dengan pendapat ulama yang mengatakan bahwa mabit di Muzdalifah itu hukumnya sunnah, bukan wajib? Silakan ikuti berita di BANGSAONLINE selanjutnya. (MMA)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
