Tak Setuju Penyediaan Alat Kontrasepsi, MUI Kabupaten Pasuruan Tolak PP Nomor 28 Tahun 2024

PASURUAN, BANGSAONLINE.com - MUI Kabupapten Pasuruan nenolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang kesehatan yang merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

Dewan Pertimbangan MUI Kabupaten Pasuruan, KH. Muzammil Syafi'i, menjelaskan penolakan tersebut karena di PP Nomor 28 Tahun 2024 terdapat pasal-pasal kontroversial. Terutama pasal 103 ayat 4 yang mengatur tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja.

Menurutnya, alasan pemerintah memasukkan aturan mengenai penyediaan kontrasepsi bagi anak sekolah dan remaja bukanlah solusi untuk mengatasi kehamilan di luar nikah.

"Apa yang diambil oleh pemerintah sama sekali bukan merupakan solusi, namun bisa dianggap sebagai upaya untuk melegalisasi hubungan badan sebelum nikah (anak-anak dan remaja) yang penting tidak hamil. Ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh bangsa Indonesia serta nilai-nilai Pancasila," cetus Muzammil saat ditemui di kantornya, Jl Hayam Wuruk, Kota Pasuruan, Kamis (15/8/2024).

Seharusnya, lanjut Muzammil, solusi yang ditawarkan adalah meningkatkan pemahaman dan pengamalan wawasan agama melalui pendidikan di sekolah. Sehingga, anak sejak dini sudah mengetahui bahwa perzinaan itu dilarang oleh agama dan berdampak pburuk kepada kesehatan.

Karena itu, setelah melakukan kajian dan pembahasan, MUI Kabupaten Pasuruan dengan tegas menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.