Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Dody Faisal bongkar laporan masyarakat soal dugaan pelanggaran netralitas oleh oknum ASN. (Foto: yudi eko purnomo/BANGSAONLINE.com)
Karena tugas yang sama itu, Kholis berharap Bawaslu bisa bersinergi para awak media dalam mengawasi jalannya Pilkada yang jujur dan adil. Lebih penting dari itu, Kholis meminta agar Bawaslu dan jajarannya memahami penuh regulasi pemilu.
”Dengan memahami aturan yang ada, saya yakin kepekaan kita semakin kuat jika menemukan pelanggaran, terutama dalam menghadapi kerawanan netralitas ASN, Kades, TNI dan POLRI, ” urai Kholis.
Mengamini apa yang disampaikan Nur Kholis, pemateri kedua, Syafiudin, dari IJTI, membenarkan bahwa jurnalis memiliki kesamaan fungsi dan tugas yang sama dengan Bawaslu.
”Masyarakat kini juga dapat memperoleh informasi dari media sosial, hanya saja, informasi dari medsos rawan tidak valid, ” katanya.
Menjawab pertanyaan apakah masih diperlukan, kampanye terbuka, sementara kini banyak paslon dan pendukungnya melakukan kampanye via media sosial, Sholahudin, Ketua PWI Mojokerto, mengakui memang di media sosial sering terjadi banyak akun yang berganti ganti.
”Itu sudah ranah Kominfo untuk melakukan tindakan, namun kampanye terbuka tetap diperlukan, ” pungkasnya. (yep/ris/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
