Melainkan masalah pada parpol yang tidak mengajukan calon. Padahal, keputusan Mahkamah Konsititusi (MK) telah mengakomodasi parpol dengan jumlah kursi parlemen yang sedikit.
Lebih lanjut, Aminah menerangkan jika pasangan adanya calon tunggal tak afdol disebut proses demokrasi.
Sebab, demokrasi butuh proses yang kompleks dan berkesinambungan. Seperti keterlibatan masyarakat dalam menentukan pasangan calon pada Pilkada.
Karenanya, parpol harusnya memahami soal politik lokal di daerah. Selanjutnya, rakyat daerah melalui aspirasi parpol bisa menentukan wajah pemerintah dan pemerintahannya.
Namun, kondisi saat ini dengan pasangan calon tunggal menunjukkan sebaliknya. Masyarakat dipaksa untuk menerima pilihan parpol.
“Yang terjadi saat ini masyarakat tidak bebas memilih pemimpin dan memengaruhi pemerintahan lokal, melainkan demokrasi yang didikte oleh partai politik,” ujar Aminah.
“Jadi, apabila kota kosong memenangi Pilkada, maka demokrasi lokal sudah matang. Daerah yang menang kotak kosong juga berarti memiliki literasi politik yang baik,” sambungnya. (van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
