Massa GMBI saat beraksi. foto: herman subagyo/ BANGSAONLINE
TRENGGALEK, BANGSAONLINE.com - Kurang lebih 100 orang yang menamakan dirinya LSM GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) pagi tadi (28/1) sekitar pukul 09.00 WIB menggelar aksi demo. Mereka menggelar demo mempertanyakan tentang Corporate Sosial Responbolity (CSR) yang selama ini dinilai tidak tersalurkan sebagaimana mestinya.
Mereka memulai start di depan hotel Widowati Trenggalek yang selanjutnya bergerak ke jalan Panglima Sudirman dan menuju tiga titik sasaran demo, yakni KPPM, DPRD dan Pendopo Kabupaten.
BACA JUGA:
- Dinas Kelautan Dan Perikanan Trenggalek Raih Juara Umum LMSI Tingkat Provinsi Jatim
- Info BMKG: Selasa Dini Hari ini, Trenggalek Diguncang Gempa Magnitudo 5,4
- Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Wabup Trenggalek Buka TMMD Ke-120
- Keluhkan Kenaikan Tarif Retribusi, Ratusan Pedagang Pasar Demo di Pendopo Trenggalek
Selama dalam perjalanan menyusuri jalan Panglima Sudirman, mereka yang dikomandani ketua GMBI Trenggalek, Hardi Rangga, terus berorasi tentang penggunaan CSR. Sampai di depan gedung KPPM, Hardi Rangga berorasi meminta pada KPPM agar para pelaku usaha memberikan CSR pada masyarakat sesuai aturan yang berlaku.
Puas berorasi di depan gedung KPPM, mereka menuju ke gedung DPRD.
Di depan gedung DPRD ini, mereka menuntut 4 poin yakni:
1. Meminta pada pemkab Trenggalek untuk menertibkan para pelaku usaha yang tidak memiliki izin untuk segera di tertibkan.
2. Meminta pada para pelaku usaha untuk memberikan CSR bagi masyarakat sekitar.
3. Meminta pada pemkab Trenggalek untuk segera membentuk forum CSR yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.
4. Meminta pada bupati terpilih apabila menempatkan pejabat secara profesional bukan atas dasar kedekatan atau pernah mendukung bupati terpilih.
Perwakilan pendemo akhirnya diminta masuk ke aula gedung DPRD dan ditemui oleh anggota komisi satu bidang pemerintahan yakni Samsuri dan Moh. Husni Taher Hamid.
Dalam dialog tersebut, komisi satu DPRD berjanji akan melanjutkan aspirasi tersebut pada pihak pihak yang terkait. Usai dialog dengan komisi satu DPRD, massa melanjutkan aksinya pendopo kabupaten.
Saat berada di depan pendopo, mereka hanya melakukan orasi singkat sejurus kemudian membubarkan diri secara tertib.
Sementara Ganip Tanto Adi, pemerhati masalah lingkungan saat dikonfirmasi terpisah, mengkritisi demo tersebut. Ia mengatakan bahwa demo kali ini merupakan pesanan para pejabat yang kebetulan tidak mendukung Emil - Arifin dan takut disingkirkan pada masa pemerintahan yang akan datang.
"Hal itu terlihat kalau kita mencermati tuntutan pada poin keempat," ujarnya. (man/rev)
