Bertemu Remaja Hamil di Luar Nikah, Mensos Minta Orang Tua Waspadai Pergaulan Bebas

SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengaku bertemu dengan anak remaja berusia 14 tahun yang hamil tujuh bulan akibat pergaulan bebas. "Kami meminta kepada orangtua untuk senantiasa waspada terhadap pergaulan anak-anaknya," kata Khofifah saat memberi sambutan dalam pengajian yang digelar jamaah dzikir Al-Khidmah di depan Masjid Agung Jalan Sultan Agung Sidoarjo, Ahad (28/2/2016).

Ketua Umum PP Muslimat NU itu lalu bercerita kalau di Sidoarjo ada Pondok Pesantren Milenium yang penghuninya anak-anak dari ibu yang tak menginginkan anaknya lahir akibat pergaulan bebas.

"Banyak di antara anak-anak yang terlahir sebagai penyandang disabilitas karena sejak dalam kandungan anak-anak itu sudah berupaya akan digugurkan," tegas Khofifah sembari mengungkapkan bahwa di beberapa daerah Jawa Timur banyak pondok pesantren yang secara khusus menampung anak-anak yang lahir di luar nikah dan juga mengalami gangguan jiwa. Diantaranya Pondok Pesantren Metal di Pasuruan.

”Di Mojokerto juga ada, bahkan di Surabaya juga ada. Ini artinya, permasalahan seperti ini harus terus diperhatikan karena menjadi pekerjaan rumah bersama, supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari," tambahnya.

Untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti ini, Khofifah mengungkapkan bahwa pada tahun 2016 ini pemerintah memberikan 2,5 juta kartu program keluarga harapan (PKH). Karena itu Mensos minta para jamaah jika melihat ada tetangganya yang kurang mampu supaya segera melaporkan kepada pemerintah setempat untuk mendapatkan bantuan tersebut.

Usai acara pengajian bersama jamaah dzikir Al-Khidmah di itu Khofifah sempat dihadang wartawan untuk minta konfirmasi soal kasus banjir di Sampang Madura yang mencapai tinggi 2 meter sejak Sabtu lalu.

Khhofifah menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan bantuan dapur umum dan perahu karet dari Pemkab Sampang dan Pemprov Jawa Timur.

Selain Sampang, Madura, pihaknya mengeluarkan cadangan beras pemerintah sebanyak 100 ton kemudian tingkat Gubernur 200 ton di atas 200 ton baru kemensos.

Khofifah menjelaskan, kemensos memiliki data jika sekitar 274 titik kawasan berpotensi longsor dan banjir dan masing-masing sudah dikoordinasikan. Menurut dia, kemensos sudah menyiapkan SOP yang relatif memudahkan untuk mendorong kesiapan logistik. Sehingga kalau di suatu tempat ada bencana sosial pemerintah daerah bisa dengan cepat mengeluarkan SK darurat. (tim)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News