Presiden Didesak Minta Maaf pada Korban 65, Kiai Hasyim: Negara Tak Salah, Rezim Bisa Salah

Kiai Hasyim menilai bahwa kelompok komunis punya kemampuan opini luar biasa. ”Pada tahun 48 PKI memberontak. Tapi pada tahun 55 PKI dengan mulus bisa mengikuti pemilu 55. Ini menunjukkan bahwa PKI punya kemampuan luar biasa membalik opini,” katanya.

Ia minta agar masyarakat melihat bagaimana respon ormas, termasuk ormas Islam. ”Karena dari ormas yang kecil sampai ormas yang besar kini sudah kerasukan paham dan tokoh komunis sebagai bagian dari kondisioning,” katanya.

Seperti diberitakan, Pemerintah bersama Forum Silaturrahmi Anak Bangsa menggelar simposium yang menghadirkan sejumlah tokoh, saksi, dan keluarga korban Peristiwa 1965-1966. Inti sari simposium bakal jadi bahan perumusan rekomendasi yang bakal diserahkan pada pemerintah sebelum Mei mendatang.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan dalam pembukaan acara simposium menyatakan pemerintah tidak akan meminta maaf atas pelanggaran HAM berat masa lalu. Alibinya, pemerintah tak memiliki kepastian soal fakta sejarah dan korban pelanggaran HAM dalam peristiwa-peristiwa tersebut.

Pemerintah, lanjut Luhut, lebih memilih berfokus pada proses rekonsiliasi non yudisial sebagai penyelesaian. Soal bentuk, pemerintah menunggu hasil kesimpulan simposium. "Proses ini tak mudah, tapi pemerintah sadar masalah HAM masa lalu harus dituntaskan," kata Luhut.

Semetara Ketua Panitia Pengarah Simposium Peristiwa 1965-1966 Letnan Jenderal (Purn.) Agus Widjojo mengatakan pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan belum final. Pemerintah, kata Agus, terbuka untuk meminta maaf kepada korban tragedi 1965.

"Itu pernyataan politis, belum final," kata Agus di Hotel Aryaduta, Senin, 16 April 2016. "Sikap final pemerintah menunggu tim perumus dari hasil simposium ini."

Ia mengatakan, pemerintah terbuka terhadap seluruh kemungkinan cara rekonsiliasi terhadap masalah pelanggaran HAM masa lalu, termasuk meminta maaf. Hal ini didasarkan pada inisiatif Presiden Joko Widodo yang justru merangkul masyarakat terutama melalui Forum Silaturrahmi Anak Bangsa untuk menggelar simposium pertama yang melibatkan pemerintah.

"Selama ini simposium yang dilakukan masyarakat selalu mental karena pemerintah menolak. Simposium kali ini beda karena pemerintah ikut serta. Pemerintah akan memikirkan betul rekomendasi dari simposium kali ini," kata Agus.

"Rekomendasi akan diselesaikan secepatnya," kata pria yang juga menjabat sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional ini.

"Pemerintah akan mengeluarkan sikap 2 Mei mendatang berdasarkan rekomendasi."