“DPRD sebagai wakil rakyat harus ikut mengawasi upaya dan aspirasi masyarakat untuk membersihkan daerah dari kegiatan prostitusi, karena masyarakat ingin hidup tenteram dan nyaman,” tandasnya.
Masih menurut Pakde Karwo, permasalahan prostitusi merupakan masalah patologi sosial sejak sejarah kehidupan manusia sampai sekarang. Usaha penanggulangannya sangat sulit serta memerlukan biaya yang besar. “Namun kita tidak pernah menyerah dan putus asa demi kemaslahatan umat,” jelasnya.
Sementara itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan kabupaten/kota akan terus memantau keberadaan daerah ex lokalisasi. Disamping itu untuk mencegah terjadinya prostitusi terselubung, pemerintah akan berupaya memperbanyak atau memperluas lapangan pekerjaan, perbanyak pendidikan kejuruan, juga akan memantau apa yang diperlukan oleh para mantan PSK.
Deklarasi Kota Mojokerto dan Provinsi Jawa Timur Bersih Prostitusi diucapkan dan ditandatangi oleh beberapa elemen masyarakat yaitu dari perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pengusaha perhotelan, pengelola kos-kosan, organisasi wanita.
Setelah penandatangan deklarasi, dilakukan penyerahan secara simbolis bantuan biaya hidup untuk warga terdampak bekas lokalisasi Balong Cangkring Kota Mojokerto. Bantuan diberikan kepada 1.137 KK masing-masing sebesar Rp 3 juta.
Berdasar data yang ada pada akhir tahun 2011, di Provinsi Jawa Timur tercatat sebanyak 47 lokalisasi dengan penghuni 7.127 WTS yang tersebar dibeberapa kabupaten/kota di Jawa Timur, termasuk lokalisasi yang terkenal se Asia yaitu Dolly. Saat ini sebanyak 47 lokalisasi sudah dinyatakan ditutup dari segala kegiatan. (hms/mid/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
