ilustrasi
JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Sorotan terhadap kinerja anggota DPRD Jombang periode 2014 - 2019 kian deras. Setelah isu reses fiktif, plesiran istri DPRD Jombang ke Pulau Lombok, permintaan mobil dinas, naiknya dana aspirasi yang dulu biasa disebut Jasmas secara diam-diam bahkan anggota dewan tidur dan main ponsel saat sidang paripurna pun tak luput dari kecaman publik.
Terbaru, pengakuan mengejutkan dari beberapa anggota DPRD Jombang sendiri yang menyebut adanya pemotongan uang kunjungan kerja yang sedianya diperuntukkan sebagai dana pengamanan. Pengamanan dimaksud adalah untuk 'membungkam' media dan LSM yang biasa mengkritisi agenda kunker DPRD Jombang.
Temuan ini sontak membuat Direktur Lingkar Indonesia Untuk Keadilan (LInK), Aan Anshori angkat bicara. Menurutnya, apa yang terjadi di DPRD Jombang merupakan bentuk drama yang menggelikan.
"Saya sering mendengar ada dana pengamanan media dan LSM, terutama di sektor pengadaan barang dan jasa, meskipun saya tidak cukup paham untuk apa dana itu. Sangat mungkin untuk membalsem bau busuk borok tender agar tidak menguap. Namun biaya pengamanan media dan LSM dari DPRD Jombang agar tidak terusik, Ini menggelikan," terang Aan, Selasa (30/8).
(BACA: DPRD Jombang Iuran 100 Ribuan Tiap Kunker, Anggota Sebut untuk 'Amankan' Media dan LSM)
Ia meyakini pengakuan beberapa anggota dewan atas iuran untuk dana pengamanan pihak ke 3 merupakan bentuk ketakutan lantaran secara etis kinerja mereka selama 2 tahun ini bermasalah.
Selain itu, pihaknya menduga adanya kemungkinan makelar di kalangan anggota DPRD sendiri yang berniat memperkaya diri sendiri dengan memakai kedok biaya media dan LSM. Untuk membongkar permasalahan tersebut, LInK meminta DPRD Jombang menjelaskan permasalahan ini ke publik agar terang benderang. Bahkan kalau perlu daftar nama penerima uang tersebut dipublikasikan secara transparan. Ke depan ia juga meminta kepada anggota DPRD agar berani menolak pemotongan tersebut.
Klik Berita Selanjutnya
