Hadi Mulyo Utomo, SH, MH, Ketua Forum Reformasi Jawa Timur (ForJatim).
Hadi melanjutkan, dari sudut pandang etika, ketidakmunduran seorang yang mengemban jabatan menteri yang berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah tentunya tidak dapat ditarik dalam relasi pelanggaran etika. Alasannya, antara Menteri dengan kepala daerah adalah sama-sama jabatan yang didasari keterpanggilan hati untuk mengabdikan dirinya demi kepentingan masyarakat. Karena itu, upaya pencalonan menjadi kepala daerah bukanlah upaya mencari jabatan untuk keuntungan komersial. Karena itu, tidak ada konflik kepentingan di sana.
Menurutnya, yang harus diatur dengan baik dan proporsional adalah pembagian waktu antara kewajiban menjalankan tugas sebagai menteri agar tidak terganggu dengan serangkaian aktivitas dalam pencalonan kepala daerah. Bila itu bisa dilakukan, potensi penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pencalonan bisa dihindari.
“Jadi prinsipnya adalah hanya soal teknis pembagian waktu, bukan soal etika. Tapi solusi cuti juga menjadi pilihan ideal untuk menghindari penggunaan fasilitas negara dan penyalahgunaan kekuasaan,” imbuh Hadi.
Sedangkan, dari pandangan kemaslahatan dan kemanfaatan kepada rakyat, Khofifah dalam jabatannya sebagai Menteri Sosial telah menunjukkan totalitas dan kredibilitas yang luar biasa dala melaksanakan program pemerintah, seperti pengentasan kemiskinan kepada masyarakat.
Sebab itu, advokat muda ini menilai apabila terdapat dorongan atau desakan yang meminta Khofifah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri, untuk digantikan sosok lain yang belum tahu persis rekam jejak dan integritas serta akuntabilitasnya, maka patut diduga ada motivasi dari pihak tertentu untuk memperoleh pembagian kekuasaan.
“Kalau ada yang semangat mendesak Khofifah mundur tanpa melihat aturan yang berlaku. Maka patut diduga pihak tersebut memiliki motif mengincar jabatan menteri sosial yang saat ini diemban oleh Khofifah,” pungkas Hadi. (mdr)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
