Karcis diduga liar yang dikeluarkan beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga merugikan pihak pemangku kebijakan.
Namun, kesepakatan bersama pengeloaan pantai Dampar dengan pemberdayaan nasyarakat itu tidak berbuah manis. Pasalnya, ada beberapa oknum yang melakukan penolakan. Bahkan logo perhutani yang ada pada titik strategis dihilangkan.
"Seperti pada banner larangan mandi di laut dan pada tiket masuk wisata. Hal ini sangat tidak bagus, karena rencana akan memberikan hiburan menarik tetap dengan wisata pantai tidak bisa maksimal karena upaya penolakan tadi," ungkap Muklisin.
Muklisin merasa dirugikan dengan adanya peredaran karcis tersebut. Sebab, Perhutani selama liburan tersebut telah mendatangkan beberapa hiburan dengan pengeluaran cukup banyak. Sedangkan hasil tidak ada. "Kita yang merasa dirugikan," terang dia.
Muklisin tidak menyebut nominal yang dikeluarkan maupun hasil dari penjualan karcis tersebut. "Yang pasti ada di kisaran puluhan juta. Terhitung pengunjung kemarin sekitar 10 ribu tinggal kalikan saja," tegasnya.
Dengan adanya temuan ini, lanjut Muklisin, pihaknya akan dilakukan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dengan stakeholder terkait soal penataan wilayah tersebiut. Bagaimana wisata memberikan dampak positif dan memberikan ekonomi ke depan. (ron/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
