Cak Imin: Ketua Umum Partai Jadi Menteri Apa Saja Bisa

JAKARTA(BangsaOnline)Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan, posisi menteri memang seharusnya diisi oleh kalangan profesional, baik dari partai maupun nonpartai.

"Kami memberikan masukan-masukan. Salah satu masukan kami adalah seluruh menteri Jokowi harus profesional. Asalnya boleh dari partai atau nonpartai, tapi harus profesional," kata Muhaimin kepada wartawan di Bekasi, Selasa (16/9/2014), seperti dikutip Antara.

Meski demikian, Muhaimin mengakui bahwa pemilihan menteri dalam sistem pemerintahan presidensial akan bergantung kepada presiden terpilih.

PKB sebagai salah satu partai pendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, disebut Muhaimin, akan mendukung pilihan-pilihan yang diambil Jokowi terkait kursi menteri.

Muhaimin juga mengaku tidak menyodorkan calon menteri dari PKB, tetapi akan menunggu keputusan yang diambil Jokowi nantinya.

"Ya, kalau ditunjuk, kami akan atur, gampang. Itu hanya masalah teknis," ujar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu.

Muhaimin juga mengaku siap jika ditunjuk menjadi salah satu menteri dalam kabinet Jokowi, termasuk juga siap ditunjuk menjadi menteri apa saja.

"Pokoknya kalau ketua umum partai itu jadi menteri apa saja bisa," kata Muhaimin sambil tertawa.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, 16 kementerian dalam pemerintahannya akan diisi figur menteri profesional dari partai politik. Sebanyak 18 kementerian lain diduduki figur menteri dari kalangan profesional murni.

Kementerian yang dipimpin figur menteri profesional murni antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Pertanian.

Menurut Jokowi, pemerintahannya akan tetap mempertahankan tiga menteri koordinator. Namun, ia tidak menyebutkan secara rinci nama kementerian koordinator dan kementerian teknis lain.

Sementara Direktur Institut Madani Nusantara Prof Nanat Fatah Natsir mengatakan pemilihan menteri dari partai politik oleh pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla jangan sampai menerapkan politik "dagang sapi".

"Jangan sampai ada 'dagang sapi'. Tapi saya percaya Jokowi tidak akan melakukan itu. Kalau pun ada, relatif rendah," kata Nanat Fatah Natsir dihubungi dari Jakarta, Selasa.

Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu mengatakan menteri adalah jabatan politik sehingga wajar bila ada kader partai politik yang mengisi posisi tersebut. Dalam memilih menteri, selain ada pertimbangan kompetensi tentu juga ada pertimbangan politik.

Namun, Nanat berharap Jokowi-JK memiliki keseimbangan antara pertimbangan kompetensi dan politik. Wajar bila menteri berasal dari partai politik, tetapi pemilihannya harus mengedepankan pertimbangan kompetensi dan profesionalisme.

"Bicara mengenai posisi menteri tentu tidak lepas dari pertimbangan politik. Yang penting jangan ada politik 'dagang sapi'," tutur mantan rektor UIN Bandung itu.

Terkait postur kabinet yang disampaikan Jokowi-JK, Nanat menilai perbandingan 18 menteri diisi profesional nonpartai politik dan 16 menteri dari partai politik sudah proporsional. Nanat juga tidak mempermasalahkan jumlah kementerian yang sama dengan kabinet Susilo Bambang Yudhoyono yang berjumlah 34 kementerian.

"Kalangan profesional lebih banyak. Semoga nanti bisa membawa Indonesia berlari lebih kencang untuk maju," ujarnya.

Pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla telah mengumumkan postur kabinet pemerintahan mereka, yaitu terdiri atas 34 kementerian.

Sebanyak 18 kementerian akan diisi profesional nonpartai politik dan 16 diisi profesional kader partai politik.