Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mojokerto, Endri Agus Subiyakto.
Dari keseluruhan kebutuhan ASN, Pemkot Mojokerto mengusulkan rekruitmen tenaga manajemen SDM jalur PPPK dengan kualifikasi pendidikan sarjana strata tiga (S-3) atau doktor. Tenaga ini akan diposisikan sebagai Ahli Muda Analis Kebijakan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mojokerto Endri Agus Subiyakto mengatakan, usulan formasi dalam rekruitmen CPNS dan PPPK 2019 mengacu pada Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tentang pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2019 bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (Pemda). Surat Kemenpan RB bernomor B/617/M.SM.01.00/2019 tersebut menjelaskan tentang penyampaian usulan kebutuhan formasi ASN tahun 2019.
“Sesuai dengan Surat Kemenpan RB, Pemkot Mojokerto sudah mengusulkan pengadaan ASN 2019. Tapi berapa yang akan disetujui nantinya, itu ranah pemerintah pusat,” kata Agus kepada wartawan.
Menurut dia, usulan kebutuhan formasi itu di-input ke aplikasi "e-Formasi" dan dicetak. Kemudian, Pemkot Mojokerto menyampaikan secara resmi ke Menteri PAN RB dan Kepala BKN dengan mengunggah file pada menu "Unggah Usulan Formasi" dalam aplikasi e-Formasi. Usulan sudah dilakukan sebelum batas waktu usulan kebutuhan, yakni minggu kedua bulan Juni 2019.
Batas waktu itu juga disertai dengan ketentuan, jika kementerian/lembaga/pemda yang belum menyampaikan usulan formasi sampai batas waktu yang ditentukan, maka kementerian/lembaga/pemda tersebut dinyatakan tidak melaksanakan pengadaan ASN Tahun 2019.
Hanya saja, soal waktu pendaftaran dan seleksi CPNS dan PPPK, menurut Agus masih menunggu pengumuman lebih lanjut dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). (yep/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
