Wali Kota Habib Hadi saat menggelar pertemuan dengan DPRD membahas penanganan Covid-19.
"Penanganan darurat COVID-19 pemerintah kota telah melakukan penyemprotan disinfektan, tempat cuci tangan, surveilans dan tracking kelompok berisiko, pemantauan karantina mandiri, dan rapid test. Pemkot juga menyediakan ruang penanganan pasien berupa 23 ruang isolasi di RSUD, 18 ruang di puskesmas, 4 tempat karantina petugas dan 2 tempat karantina pemudik," lanjutnya.
Terkait jaring pengaman sosial, Habib Hadi mengaku telah dilakukan pendataan by name by address bagi masyarakat terdampak, data ini diluar PKH dan BDT sebanyak 14.307 KK. Sasaran jaring pengaman sosial untuk warga kurang mampu, PKL, nelayan, buruh tani, peternak, abang becak, tukang parkir, tenaga kerja yang di-PHK.
"Kendati demikian pemkot telah mempersiapkan sebanyak 20 ribu paket yang akan digunakan untuk mengakomodir masyarakat yang terdampak COVID 19. Seperti buruh, pramuniaga, pramusaji, ojek online, sopir angkot, kaum disabilitas, yatim piatu dan manula," terangnya.
Habib Hadi menyebutkan, penanganan langsung di lapangan yang telah dilaksanakan yaitu penerapan jam malam berupa penutupan beberapa ruas jalan kota, penambahan tempat karantina pemudik di tiga lokasi, penambahan lima titik pantau hingga penyiapan area pemakaman di TPU Kopian Barat.
“Untuk jaring pengaman yang dapat menjangkau masyarakat terdampak, kami mengupayakan dari berbagai sumber dana non APBD-CSR termasuk sumbangan dari ASN di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo,” pungkasnya.
Ketua DPRD Abdul Mujib mengatakan, pihaknya banyak menerima masukan dari masyarakat dan perlu disampaikan ke eksekutif sebagai penyelenggara negara.
“Aspirasi dari masyarakat bisa kami sampaikan terutama keluhan di kondisi pandemi COVID-19 agar bisa ditindaklanjuti,” ujarnya. (ndi/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
