Sebanyak ​21 Pejabat Fungsional BKKBN Jatim Dilantik Secara Virtual

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Sebanyak 21 pejabat di lingkup Kantor Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur mengikuti pelantikan secara virtual di Gedung Pertemuan Lestari, Kantor BKKBN Jatim, Jumat (17/7/2020) siang.

Pelantikan yang dipimpin oleh Kepala BKKBN, dr. Hasto Wardoyo, SP OG(K) ini berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor: 1823 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional Melalui Mekanisme Penyetaraan.

Baca Juga: Pesan Bupati Lamongan di Puncak Harganas ke-31

Hasto Wardoyo mengungkapkan, ada dua perubahan besar yang terjadi, yakni perubahan struktur atau SOTK diikuti dengan perubahan atau transformasi dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional.

"Oleh karena itu, tentu perubahan ini adalah perubahan yang tidak sederhana dan perubahan yang sifatnya kompleks dan membawa dampak yang luas kepada kinerja kita semuanya," ungkap Hasto yang berada di Auditorium Kantor BKKBN Pusat.

Pejabat fungsional yang dilantik kali ini berjumlah 671 orang, baik yang ada di BKKBN pusat maupun provinsi-provinsi di seluruh Indonesia. Mereka terdiri dari Pejabat Ahli Madya sebanyak 149 orang dan Pejabat Fungsional Ahli Muda sebanyak 522 orang, dengan 19 jenis rumpun jabatan fungsional.

Baca Juga: Harapan Adhy Karyono saat Jawa Timur Jadi Provinsi Pertama Diluncurkannya Aplikasi Population Clock

"Selain pejabat fungsional yang dilantik hari ini, masih ada 298 orang/jabatan dalam proses validasi di Kemenpan-RB yang nanti akan kami lantik pada tahapan berikutnya," ujarnya.

Selain melantik pejabat fungsional hasil penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, lanjut Hasto, juga ada 2 Pejabat Fungsional Inpassing serta 10 Jabatan Struktural Administrasi sebagaimana SOTK yang baru.

Baca Juga: Viral Pertunangan Balita di Sampang, BKKBN Jatim Turun Tangan, Berikut Kisah Sebenarnya

“Saya sebagai Kepala BKKBN secara resmi melantik pejabat baru di lingkup kerja BKKBN, saya percaya pejabat baru bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tugas yang diembannya,” tegas Hasto.

Ia menjelaskan, ada dua makna besar dalam hal ini, yakni makna besar untuk meningkatkan kinerja dengan lebih baik, cepat, dan lebih fokus. Makna besar yang kedua yakni, peningkatan kesejahteraan yang lebih baik, seperti dalam bentuk kenaikan pangkat yang lebih cepat karena didukung oleh kinerja fungsionalnya.

"Saya berharap kepada para pejabat untuk lebih fokus pada kegiatan fungsional supaya Ibu-Bapak bekerja lebih profesional. Ke depan, pihaknya sangat ingin sekali memberikan imbalan yang sesuai dengan jerih payah ASN, yakni dalam bentuk tunjangan kinerja. Dengan harapan akan ada peningkatan melalui jabatan fungsional ini," harapnya.

Baca Juga: Perkawinan Anak di Jatim Terus Turun, Pj Gubernur Adhy Karyono Jelaskan Penanganannya

Dalam kesempatannya, Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Jatim, Sukaryo Teguh Santoso berharap dengan adanya penyederhanaan birokrasi tersebut, produktivitas organisasi semakin baik. "Kita tentu berharap dengan adanya penyederhanaan birokrasi ini, produktivitas organisasi semakin baik, semakin lentur menyesuaikan dengan perkembangan zaman," harap Teguh.

Teguh melanjutkan bahwa perlu untuk menyesuaikan dengan alam ke fungsional. Fungsional itu cirinya birokrasi yang mandiri tapi produktif. "Jadi, kalau misalnya dia tidak produktif, saya yakin kenaikan pangkat juga akan mengalami kesulitan," ujarnya mencontohkan.

Baca Juga: Bangga! Kota Mojokerto Sabet Juara 1 Lomba Penguatan Kampung KB 2024

"Artinya apa, bahwa BKKBN akan menyesuaikan dengan kinerja. Kemudian yang kedua, bagaimana kita untuk lebih dikenal lagi. Ya, tentu pendekatan-pendekatan sosialisasi advokasi itu terus kita kerjakan. Kawan-kawan jaringan media ini juga tidak bisa kita lepaskan. Kita akan terus lakukan upaya sosialisasi," sambungnya.

Selain itu, menurut Teguh, pendekatan kepada masyarakat, pelayanan publik kepada masyarakat itu juga harus ditingkatkan. "Apalagi, perwakilan BKKBN Jawa Timur kan pada tahun ini kita harapkan bisa mencapai yang sudah ZI (Zona Integritas) ini, WBK ini menjadi zona integritas wilayah birokrasi bersih melayani," pungkasnya.

Turut hadir secara virtual, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo yang juga memberikan sambutan. Ia berpesan kepada para pejabat yang dilantik, bahwa sebagai ASN harus tegak lurus, taat kepada pimpinan serta mengikuti kerja secara profesional. (ian/zar)

Baca Juga: Percepat Penurunan Stunting di Bangkalan, BKKBN Jatim: Utamakan Prakondepsi Ketimbang Prewedding

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News