Angka Stunting di Atas Provinsi dan Nasional, Bupati Tuban: Semua Harus Berkomitmen
Editor: Rohman
Wartawan: Gunawan Wihandono
Kamis, 28 Juli 2022 00:36 WIB
TUBAN, BANGSAONLINE.com - Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB (Dinkes P2KB), Bambang Priyo Utomo, menyebutkan, prevalensi angka stunting di Bumi Wali sekitar 25,1 persen. Ini sesuai hasil Survey Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) di tahun 2021 dan terbilang cukup tinggi, karena berada di atas provinsi sebesar 23,5 persen dan nasional 24,4 persen.
“Meskipun beberapa program sudah dilaksanakan, tetapi masih banyak yang perlu dioptimalkan kembali,” ujarnya, Rabu (27/7/2022).
BACA JUGA:
20 Calon Jemaah Haji Lansia Asal Tuban Gagal Berangkat ke Tanah Suci
Terlilit Utang, 2 Pemuda di Tuban Nekat Curi Motor dan Handphone
Beri Makan Monyet dan Ikan, Tradisi Sedekah Bumi Masih Lestari di Sendang Bektiharjo Tuban
Sempat Minum Racun Tikus, Suami yang Bunuh Istri di Tuban Akhirnya Tewas di Rumah Sakit
Bambang memaparkan, pencegahan dan penurunan angka stunting tidak hanya menjadi prioritas masing-masing daerah, tapi juga nasional. Untuk itu, perlu membangun komitmen publik sebagai analisa situasi dan rancangan kegiatan dan pencegahan serta penurunan angka stunting di Kabupaten Tuban.
"Agar penanganan stunting menjadi komitmen bersama antara pemerintah dengan masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, mengatakan jika stunting bukan hanya tanggung jawab dinas kesehatan pengendalian penduduk dan KB saja, akan tetapi semua pihak. Sehingga, ia mengajak seluruh OPD juga TPPS Kabupaten Tuban yang terdiri dari berbagai elemen untuk merapatkan barisan, bersinergi dalam misi menurunkan angka stunting di Bumi Wali.
"Semua harus berkomitmen dalam langkah penurunan angka stunting ini. Kolaborasi dari seluruh OPD, kecamatan, desa dan lintas sektor harus dilakukan secara intens," kata Halindra.
Menurut dia, faktor penyebab stunting tidak hanya perkara kesehatan saja, tetapi juga kemiskinan, lingkungan, sosial dan budaya. Sehingga, penanganan stunting harus dari hulu sampai hilir, seluruh elemen dari atas hingga bawah bersinergi untuk tujuan yang sama, dan sasaran yang dituju harus tepat, serta sinkronisasi data harus dilakukan segera.
“Stunting bukan hanya tentang masalah kesehatan, tetapi ekonomi, lingkungan, sosial hingga budaya. Untuk itu, perlu penanganan dari berbagai pihak,” ungkapnya.
Ia menegaskan, acara rembuk stunting penting dilakukan untuk memunculkan kebijakan yang terarah dan tepat sasaran. Lindra juga mengingatkan untuk tidak ada ego sektoral dalam program penanganan stunting ini.
“Satu saja yang disepakati, kita geruduk bareng. Semua tim yang terdiri dari berbagai elemen harus bersatu, jangan ada ego sektoral dan saling lempar tanggung jawab,” ucapnya.
Ia meminta, seluruh OPD lintas sektoral, TNI-Polri, perusahaan, kecamatan hingga pemerintah desa harus memiliki fokus dan niat yang sama, agar semua program bantuan yang telah digelontorkan oleh pemerintah baik program kemiskinan hingga kesehatan bisa tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran, yang nantinya bermuara pada penurunan angka stunting.
"Selain update data, langkah paling dekat yang akan dilakukan dalam upaya penurunan angka stunting adalah pembinaan untuk remaja, serta edukasi kepada para calon pengantin dan calon ibu. Jangan hanya sosialisasi saja, tapi ada aksi nyata dan kongkrit. Ini PR penting untuk kita semua” pungkasnya. (gun/mar)