Konflik Warga Desa Mulyorejo dengan Banyuanyar Sudah Berlangsung Lama, ini Solusi Perhutani
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Yudi Indrawan
Senin, 08 Agustus 2022 23:06 WIB
"Yang penting bagi kami itu gelar data dulu. Itu kawasan hutan atau HGU (Hak Guna Usaha). Karena sampai muncul SPPT (surat pemberitahuan pajak terutang) tahun 2012. Dari sisi kawasan hutan, jadi tanah tersebut versi kami, versi kehutanan, itu merupakan petak 18, luasnya 4.100. Tapi tahun 2012 muncul SPPT dan HGU. Sehingga pada tahun yang sama juga, tahun 2012, muncul surat- menyurat, tanggal 17 Oktober 2012, sudah pernah cek lapangan. Antara Polsek Sempolan, Polsek Genteng, kemudian satpol PP, perangkat pihak kecamatan dan pihak desa," ungkapnya.
Pihaknya pun siap jika nantinya dilakukan perjanjian kerja sama (PKS). Kendati demikian, ia menyebut daerah konflik tersebut memiliki tekanan penolakan yang cukup tinggi juga.
"Maksud kami kalau itu masih kawasan hutan, nanti kami mengelolanya enak itu. Kemudian kalau itu pasti kawasan hutan secara eksisten kopinya, kita siap untuk ber-PKS dengan PHBM (pengelolaan hutan bersama masyarakat). Karena beberapa desa yang lainnya kayak Desa Sidomulyo, kami mendapat informasi kalau mau ada ekspor kopi. Ya kami bersiap untuk bekerja sama, tapi khusus petak 18, daya tolaknya cukup tinggi," terangnya.
Apabila status tanah itu telah jelas, pihak perhutani ingin turut mendamaikan situasi dengan pengajuan perhutanan sosial yang dapat dikelola oleh masyarakat. (yud/bil/rev)