Demo Ratusan Kades di Blitar Ricuh, Tuntut Pencairan ADD
Selasa, 23 Juni 2015 21:33 WIB
BLITAR, BANGSAONLINE.com - Ratusan Kepala Desa se-Kabupaten Blitar yang tergabung dalam AKD (Asosiasi Kepala Desa) mendatangi kantor Pemkab Blitar, Selasa (23/6). Mereka meminta bupati bertanggungjawab atas keterlambatan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yang sampai bulan Juni ini belum keluar.
Ketua AKD, Abdul Chamim dalam orasinya mengatakan, seluruh desa di Kabupaten Blitar tidak bisa melakukan aktifitas pembangunan di desa masing-masing. Hal ini karena keterlamabatan anggaran yang dijanjikan pemerintah daerah maupun pusat.
BACA JUGA:
ADD 2023 Dikurangi Rp22,9 M, AKD se-Kabupaten Gresik Ancam Mogok Ikuti FGD
Raih Penghargaan Nasional, Kabupaten Madiun dan Tulungagung Tercepat Penyaluran Dana Desa 2021
Dampak Pandemi Covid-19, Dana ADD dan DD Kabupaten Pasuruan Alami Penurunan
Realokasi Rp 2,3 Triliun Dana Desa Jatim untuk BLT Masyarakat Terdampak Covid-19
Chamim meminta agar Pemkab Blitar tidak mencla mencle, sehingga menghambat pembangunan di desa. Karena semuanya itu untuk keperluan kesejahteraan warga masyarakat desa.
Permintaan para Kades itu tertuang dalam surat yang disampaikan ke Bupati Blitar, yang isinya meminta Pemkab Blitar segera mempercepat penerbitan Perbup dan pedoman berkaitan dengan pemberlakuan undang-undang Desa.
Selain itu, pihak Pemkab diminta memberi petunjuk yang jelas masa transisi dari pemerintahan desa dalam mengimplementasikan undang-undang Desa.
"Kami seluruh kepala desa meminta Pemkab Blitar melakukan percepatan pencairan ADD guna memperlancar program-program desa dan memberikan jaminan keamanan dalam melaksanakan program pembangunan desa, yang menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa,’" ujar Chamim.