KH Asad Said Ali: Muktamar yang Buruk Melahirkan Kepengurusan yang Buruk
Editor: Redaksi
Rabu, 21 Agustus 2024 19:22 WIB
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Akademi Kepemimpinan Dipantara, sebuah lembaga think tank yang berfokus pada kajian kepemimpinan di kalangan NU, menggelar Silaturahmi Nasional bertajuk 'Penerapan Khittah NU Dalam Politik Kebangsaan'.
Acara ini menghadirkan sejumlah tokoh senior NU, di antaranya Dr. KH. As'ad Said Ali (mantan Wakil Ketua Umum PBNU dan mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara); Dr. A.S. Hikam (pengamat politik); KH. Arifin Junaidi; dan KH. Baidhowi Adnan (mantan Komandan Banser DKI Jakarta Tahun 1965). Acara ini digelar di Jakarta.
BACA JUGA:
Terus Bergerak, Bakal Calon Wakil Bupati Sidoarjo dari PKB Temui Pengurus Partai
DPC PKB Bangkalan Berangkatkan Pengurus Dewan Syuro dan Tahfidz ke Muktamar Bali
Gus Shobih Dipecat PKB Pasuruan, Mas Dion: Boleh Nyaleg di Sini Lagi Asal Taubat
Terbukti Maju Pilkada Bersama Gerindra, Gus Shobih Dipecat PKB
Dalam paparan yang disampaikan, Dr. KH. As'ad Said Ali menyoroti kondisi NU saat ini yang dinilai penuh dengan konflik dan kekacauan. Menurutnya, kondisi ini tidak lepas dari hasil Muktamar NU di Lampung yang digelar beberapa waktu lalu. Kiai As'ad mengungkapkan bahwa muktamar tersebut dipenuhi rekayasa yang berdampak buruk terhadap wajah NU hari ini.
“Kisruh yang kita saksikan dalam tubuh NU saat ini adalah produk dari Muktamar Lampung yang penuh rekayasa. Hasil dari muktamar tersebut menciptakan ketidakstabilan dalam organisasi, sehingga wajar jika NU kini penuh dengan konflik dan kekacauan,” ujar Kiai As'ad dalam sambutannya.
Selain Kiai As'ad, KH. Arifin Junaidi juga memberikan pandangannya terkait situasi internal NU dan hubungannya dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia menjelaskan tentang proses pembentukan PKB yang disusun secara resmi oleh tim 5 dan tim 9, yang bertujuan untuk menjembatani aspirasi NU dalam politik kebangsaan. Menurutnya, peran PKB sebagai representasi politik NU seharusnya tetap dalam koridor yang sesuai dengan nilai-nilai khittah NU.
Sementara itu, Dr. A.S. Hikam, dalam kapasitasnya sebagai pengamat politik, menyatakan keprihatinannya terhadap arah gerakan NU yang dinilai telah melenceng dari khittah yang seharusnya menjadi pijakan utama organisasi. “Khittah NU kini tampak tidak fokus lagi pada urusan sosial-keagamaan yang menjadi tugas pokok PBNU. Justru, energi organisasi banyak terkuras oleh isu-isu politik yang seharusnya bisa dihindari,” kata Dr. Hikam.
Kritik senada juga disampaikan oleh KH. Abdul Munim DZ, Pembina Akademi Kepemimpinan Dipantara. Ia menyatakan bahwa acara silaturahmi ini bertujuan untuk mengumpulkan berbagai simpul gerakan NU dari seluruh wilayah Indonesia guna membahas persoalan-persoalan yang sedang melanda NU saat ini. Menurutnya, banyak Pimpinan dan Tokoh NU di tingkat akar rumput yang merasa resah dengan kondisi NU saat ini, khususnya ketegangan antara PBNU dan PKB, yang kini kian mengganggu aktifitas organisasi NU baik di bidang pendidikan, dakwah dan ekonomi.
“Acara ini diadakan untuk mendengarkan langsung keluhan dan pandangan dari berbagai elemen NU di daerah-daerah. Kawan-kawan di bawah merasa perlu penjelasan terkait apa yang sebenarnya terjadi dalam hubungan PBNU dan PKB, yang telah memicu perpecahan dan mengganggu persatuan Nahdliyyin,” jelas KH. Abdul Munim DZ.
Dengan adanya forum seperti ini, diharapkan NU dapat kembali menemukan arah yang jelas dalam menjalankan fungsi sosial-keagamaannya, sesuai dengan khittah yang telah digariskan sejak awal. Para peserta silaturahmi berharap agar kepemimpinan NU dapat segera melakukan evaluasi internal dan mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada.
Acara ini diakhiri dengan kesepakatan untuk terus memperkuat komunikasi dan koordinasi antar elemen NU, demi menjaga keutuhan organisasi dan meningkatkan kontribusi NU dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para peserta juga menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai khittah NU agar tetap menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas organisasi, baik di bidang sosial-keagamaan maupun politik. (*)