Rela Jadi Wagub Sandiaga Uno, Ahmad Dhani Sebut PKB dan PAN Abal-abal Jika Dukung Ahok

Jumat, 25 Maret 2016 22:03 WIB

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Mmusisi Ahmad Dhani tengah menjalin komunikasi dengan Sandiaga Uno terkait niatnya maju ke Pilkada DKI Jakarta 2017. Ia bahkan rela menjadi calon wakil gubernur jika berpasangan dengan pengusaha tersebut.

"Yang ngalah saya. Yang muda kan yang harus ngalah," kata Dhani ketika bertamu ke rumah orangtua Sandiaga, di Jalan Galuh II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (25/3). Meski begitu, menurut Dhani, keputusan akhir bukan di tangannya ataupun di Sandiaga.

Ia mengatakan, masuk dalam penjaringan Partai Gerindra, berarti ia harus menunggu keputusan dari pimpinan partai berlambang garuda tersebut.

"Semuanya sih tergantung pimpinan partai. Itu kan domainnya pusat, bukan DKI aja. Jadi intinya tergantung Mas Bowo (Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto) melihatnya seperti apa," kata Dhani.

Selain kepada Gerindra, Dhani mengatakan sudah berkunjung secara mandiri ke partai lain. Dhani menyebut sudah sowan politik ke Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera.

"Kalau saya kalau kunjungan-kunjugan internal sih sudah, cuma enggak diekspos media. Golkar sudah ada pertemuan, ada beberapa lah. PKS juga sudah."

Sejauh ini, Dhani sudah masuk penjaringan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra. 

Dalam kesempatan itu, Ahmad Dhani kembali menyerang Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dia membantah pernyataan Ahok sapaan Basuki yang berulang kali menyebut akan ada 2 partai islam yang bakal mendukungnya.

Partai yang sering disebut bakal merapat adalah Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dhani mengatakan jika ada partai berbasis Islam yang akan mendukung Ahok itu adalah hoax (palsu).

"Jadi gini, kalau ada partai berbasis islam yang dia bilang untuk kepentingan rakyat mereka memilih Ahok, itu hoax," kata suami Mulan Jameela ini.

Dia mengatakan tidak mudah bagi suatu partai Islam mengambil putusan, termasuk soal pemimpin di daerah. Terlebih bila pemimpin itu berasal dari kalangan nonmuslim. Misal, katanya, PKB, partai ini harus bertanya kepada konstituennya yakni ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU).

"PKB misalnya, konsituen mereka kan orang NU, dia harus bikin survei dulu kepada orang NU, atau minta fatwa dulu kepada Ketua PBNU. Untuk PAN dia harus minta fatwa dulu kepada Ketua PP Muhammadiyah," terangnya.

"Untuk PAN, dia harus minta fatwa dulu kepada ketua muhammadiyah sebelum dia mensurvei kepada rakyat muhammadiyah, sebagian rakyatnya ini memilih pemimpin muslim atau non-muslim," sambung Dhani.

Selain itu, petinggi partai juga harus meminta fatwa ketika ingin mendukung Ahok. Fatwa yang dimaksud adalah pemberian dukungan kepada calon pemimpin non-muslim. Contoh, bila PKS ingin dukung Ahok, maka petinggi partai harus meminta fatwa terlebih dulu kepada Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin.

''Minta fatwa dulu tentang pemimpin non-muslim, sebelum mereka mendukung Ahok atas nama aspirasi rakyat," tegas Dhani.

Bantahan Dhani ini tampaknya juga menyasar pada petinggi partai agar mempertimbangkan dukungan ke Ahok. Menurut kaca matanya, bila partai Islam merapat ke Ahok tanpa survei dan tanpa memperhatikan fatwa, maka partai itu disebut sebagai partai Islam abal-abal.

"Kalau PKB ke Ahok, berarti dia partai Islam yang abal-abal, partai berbasis islam yang abal-abal. Kalau PKS memilih Ahok, berarti dia partai berbasis islam yang abal-abal. Termasuk PAN juga yang kalau dia memilih Ahok, berarti dia partai berbasis islam yang abal-abal," tegasnya. (mer/tic/lan)

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video