Dinilai Janggal, Revisi Perwali Utilitas Diminta Dievaluasi
Rabu, 06 April 2016 00:54 WIB
“Ini sebagai antisipasi adanya banjir untuk musim hujan tahun depan. Nah, saat pemanfaatan aturan utilitas tengah dibangun lha justru direvisi ini kan konyol,” terangnya terpisah.
Menurut alumnus ITS ini, adanya revisi aturan utilitas tersebut diminta untuk tidak ada nuansa menguntungkan pihak ketiga. Justru, dikatakan pria yang akrab disapa Mas WS ini, aturan regulasi harus menguntungkan Pemkot dan warga Surabaya.
Soal penegakan aturan, Mas WS meminta penegak perda untuk tetap menegakkan sesuai aturan. “Saya sampaikan, di sini Satpol PP mengawasi pelaksanaan aturan. Jangan sampai seperti di Jakarta, begitu banjir ditemukan sampah kabel. Satpol harus bisa menindak adanya pelanggaran,” tegas mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya ini.
Diketahui, persoalan dugaan pelanggaran penggalian kabel fiber optik menyasar pada regulasi perizinan. Temuan saat sidak komisi C DPRD Surabaya pekan lalu, aturan tersebut justru dalam masa sosialisasi.
Pihak Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Surabaya sedianya mengakui bahwa draft tersebut sebelumnya telah disosialisasikan kepada stakeholder terkait salah satu pasal menyoal retribusi. (lan/ns)