Cek Fisik ke Samsat, Mobdin Lelang Pemkot Mojokerto Harus Dikanibal
Wartawan: Yudi Eko Purnomo
Kamis, 09 Juni 2016 20:56 WIB
KOTA MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Sebanyak 22 mobil dinas (mobdin) afkir milik Pemkot Mojokerto pada akhirnya menjadi beban pemda setempat. Tidak hanya soal tanggungan biaya perawatan, pihak Bagian Umum terpaksa menggunakan cara kanibal ketika mau cek fisik ke Samsat
"Ini mau cek fisik ke Samsat, jadinya pakai ban mobil lainnya yang masih bisa dipakai," kata Minto seorang staf setempat, Kamis (9/6).
BACA JUGA:
Tunjukkan Komitmen Perangi Narkoba, Pj Wali Kota Mojokerto Kembali Launching Kelurahan Bersinar
Pj Wali Kota Mojokerto Ajak Masyarakat Jadi Penyuluh Antikorupsi
Pj Wali Kota Mojokerto Salurkan Bantuan untuk Masyarakat
Pj Wali Kota Mojokerto Ajak Masyarakat Cek Status Pemilih Jelang Pilkada 2024
Agar bisa jalan, mobil yang teronggok di halaman pemda itu terpaksa disulap. Caranya dengan mengganti bagian mobil yang rusak dengan mengambilkan ban mobil lainnya yang sedikit bagus. Selebihnya, staf bagian kendaraan itu harus meminjam aki kendaraan operasional yang lain.
Karyawan pemda juga harus mencucinya sehingga sedikit bisa melunturkan debu yang melekat. Pemda setempat tentu saja masih harus menanggung beban pajak dari mobil-mobil tak terpakai itu.
Tidak lakunya penjualan belasan mobdin milik Pemkot Mojokerto membuat pihak Dewan setempat prihatin. Ketua DPRD, Purnomo menyarankan tim penghapusan aset bergerak tahun 2000-2001 itu mendatangi Balai Lelang Jatim untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas harga mobil yang telah ditetapkan.
"Kondisi mobil di pelataran Balai Kota itu tidak semakin bagus karena tidak segera laku. Kalau dianggap terlalu mahal dibandingkan dengan harga tahun yang sama dipasaran, Bagian Umum bisa meminta peninjauan kembali atas harga yang telah ditetapkan Apprasial Balai Lelang," cetus Purnomo.
Politisi Banteng ini tidak menampik nilai mobil jenis Toyota Kijang dan Isuzu Panther yang diputuskan terlalu mahal.
"Idealnya, harga yang ditawarkan 35 persen dibawah harga pasar mengingat kondisi mobil yang relatif kurang terawat. Kalau harga Panther tahun 2001 di pasar sekitar Rp 75 juta, paling tidak ya Rp 35 juta lah," katanya.
Apalagi, lanjutnya, usianya rata-rata di bawah 10 tahun semua. "Daripada beli mobil masih harus ngecat dan aksesoris seperti ban velg belum balik nama ya mending beli di penjual bisa langsung pakai," tandasnya.
Selain meminta peninjau kembali, Purnomo juga menawarkan pilihan lain. Yakni, ditawarkan langsung ke publik. "Kalau pemakai tidak mau, silahkan ditawarkan ke publik barang kali ada yang berminat biar kondisinya gak tambah buruk," pungkasnya.
Sebelumnya, Kabag Umum Pemkot Mojokerto Tjatur Susanto mengatakan hingga kini belum semua pemakai terakhir yang mendapat prioritas mobil mengajukan permohonan. "Masih banyak yang belum mengajukan pembelian karena mungkin dianggap terlalu mahal," katanya.
Meski demikian, ia tidak serta merta menawarkan mobil ini ke pihak lain karena prioritas ada pada pemakai terakhir. "Tidak kita tawarkan ke yang lain karena prioritasnya pada pemakai. Mungkin yang bersangkutan masih belum punya dana atau apa," sergahnya.
Sejumlah pejabat di lingkup Pemkot Mojokerto bisa memiliki mobil murah menyusul keluarnya Perwali yang menyetujui lelang 22 unit mobil dinas. Dari lelang unit buatan tahun 2000-2001 ini, Negara mendapat pemasukan sekitar Rp 990 juta.
Nominal ini merupakan perhitungan dari penjualan unit yang didominasi merk Isuzu Panther dan Toyota Kijang. Estimasinya, perunit dihargai Rp 45 juta. (yep/rev)