Sistem Lelang LPSE juga Bisa 'Diatur', Bupati Jombang Digerogoti 'Tumor Ganas'
Selasa, 19 Juli 2016 14:49 WIB
'Permainan' antara SKPD (satuan kerja perangkat daerah), ULP (unit layanan pengadaan) dan sejumlah rekanan dalam tender yang dilelang bebas dan tanpa sepengetahuan Bupati Jombang Nyono Suharli kian kental. Bak tumor ganas, persekutuan jahat ini terus menggerogoti pemerintahan Nyono - Mundjidah di paruh perjalananannya.
JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Bobolnya system lelang terbuka di Kabupaten Jombang yang terindikasi telah dikondisikan sebelumnya, kian menguat. Sejumlah paket bernilai miliaran rupiah dimenangkan dengan kisaran 90% hingga 96%. Temuan ini sontak menuai sorotan tajam dari LInK (Lingkar Indonesia Untuk Keadilan), salah satu lembaga sosial masyarakat (LSM) pegiat anti korupsi. Dalam keterangannya, LInK mendesak aparat penegak hukum segera membentuk tim khusus untuk memulai penyelidikan atas sejumlah kejanggalan dalam lelang bebas APBD 2016 tersebut.
BACA JUGA:
Warga Jombang Keluhkan Pembangunan Lapak Senilai Ratusan Juta Rupiah
Pemborong di Jombang Laporkan Pengembang Perumahan Hanief Islamic Residence
Tanggapi Keluhan Warga, DPUPR Jombang Perbaiki Duiker Jebol dengan Pelat Besi
Stop BAB Sembarangan, Dinas Perkim Jombang Bangun 3.000 MCK
"Pidana korupsi dalam bentuk suap dan gratifikasi sering terjadi di wilayah ini (pelaksanaan lelang terbuka). Jadi aparat harus bisa sesegera mungkin melakukan deteksi dini untuk pencegahan hingga tindakan hukum," tukas Aan panggilan akrabnya, Selasa (19/7).
Dijelaskannya, dalam dunia kontraktual, apalagi yang melibatkan uang publik, pengkondisian antara SKPD, ULP dan rekanan tidak ada yang tidak mungkin meski memakai sitem lelang terbuka sekalipun. Karena prosesnya membuka peluang para pihak yang terlibat untuk melakukan pengaturan.
Ibarat sepak bola gajah, menurut Aan, semua syarat dan rukunnya dipenuhi namun hasil akhirnya sudah ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Harusnya, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, aparat penegak hukum sudah bisa bekerja dengan berbekal data yang ada.
"Pemenang lelang dengan nilai 95% dari total harga proyek harusnya dapat memunculkan pertanyaan kritis, jangan-jangan ada permainan untuk menggerogoti APBD secara haram. Sebab lebih mudah 'mencincai' nilai proyek yang telah dimenangkan daripada mengutak-atik nilai yang telah jelas akan masuk ke kas daerah," pungkasnya.
Pernyataan tersebut diamini salah satu sumber bangsaonline.com. Meski mewanti-wanti agar namanya disembunyikan, namun secara gamblang ia menyebut apa yang disampaikan Aan, hampir mendekati kebenaran.